Fri. May 7th, 2021

Tito Perintahkan Kepala Daerah Tidak Alihkan Dana Pilkada 2020

Mendagri Tito

Porosberita.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan para Kepala Daerah tidak mengalihkan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor: 270/2931/SJ perihal pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 21 April 2020.

Dalam surat tersebut menyebutkan jika dana sudah dicairkan sesuai dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperuntukan bagi KPU, Bawaslu Provinsi dan Kota, serta pengamanan seperti Polri, TNI, kemudian program dan kegiatan perangkat daerah, terkait kebutuhan Pilkada, maka diminta tak ada kegiatan pencairan dana untuk berikutnya, sampai adanya putusan.

Dana yang masih ada disimpan, dan selanjutnya menunggu keputusan pencabutan penundaan Pilkada.

Surat tersebut sebagai tindaklanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, 14 April 2020, yang salah satunya menyepakati Pilkada 2020 disepakati digelar Desember atau diundur tiga bulan.

“Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan penundaan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya,”  bunyi salah satu poin dalam surat Mendagri, Sabtu (25/4/2020).

Tito pun meminta pendanaan tersebut tetap dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap NPHD kecuali sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 tanggal 21 Maret 2020. (wan)