PKS Minta Presiden Jangan Sekedar Ancam Copot Menteri
Porosberita.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri menunjukkan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani krisis Covid-19. Karena, pemimpin harus bertanggungjawab atas kegagalan, bukan anak buah atau orang lain.
“Arahan itu lebih banyak berkeluh-kesah atas masalah di internal kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia,” kata Juru bicara PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).
Menurut Pipin, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi memantau hari demi hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Jika memiliki sense of crisis, Jokowi seharusnya berfokus mengawal kinerja menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. “Bukan malah berkeluh-kesah setelah berbulan-bulan diberikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?”
Pipin menyatakan beban masyarakat saat ini semakin tinggi. Masyarakat perlu solusi konkret dan perkembangan positif penanganan pandemi dan dampaknya. Namun, teguran Jokowi itu hanya menggambarkan rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju.
Pipin menilai masalah seperti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan itu tak perlu diungkap kepada publik. “Kalau kerja menterinya enggak beres, silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ancem reshuffle,” sentilnya..
Lebih jauh, Pipin menyatakan kualitas pemimpin dilihat dari sikapnya terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam menangani krisis. Pemimpin baik tak lupa mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam serta tidak mengklaimnya sebagai keberhasilan sendiri.
Sedangkan jika gagal, lanjut Pipin, maka seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab. Bukan menyalahkan orang lain atau anak buah. Sebab, dalam situasi krisis diperlukan pemimpin yang mampu menjadi nakhoda.
“Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh-kesah seakan-akan bukan bagian dari masalah. Jangan terlalu banyak dramaturgi politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam para pembantunya dengan melakukan reshuffle cabinet. Peringatan itu disampaikan Jokowi karena menilai masih ada menterinya yang tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.
“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyatakan saat ini jajaran kabinetnya belum memiliki satu perasaan yang sama dalam situasi krisis. “Kalau saya lihat bapak, ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali,” ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi menegaskan akan melakukan tindakan extraordinary. Termasuk jika membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam prosesnya. Ini menjadi satu-satunya cara, agar pandemi bisa segera dikendalikan.
“Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini bapak ibu tak merasakan itu. Artinya tindakan-tindakan extraordinary keras akan saya lakukan,” tegasnya. (wan)
About Author
