Thu. Nov 26th, 2020

PKS Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin Covid-19 Yang Segera Tiba

Porosberita.com, Jakarta – Fraksi PKS DPR RI  meminta pemerintah transparan tentang keampuhan vaksin produksi Sinovac, G42/ Sinopharm, dan CanSino Biologics untuk Covid-19. Pasalnya, masyarakat memandang ketiga jenis vaksin itu, belum ada yang dinyatakan aman dan ampuh untuk meningkatkan imunitas masyarakat karena belum lolos uji tahap III.

Hal itu menanggapi pernyataan Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Achmad Yurianto bahwa Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020, lebih cepat sebulan dari rencana sebelumnya. Vaksin produksi Sinovac, G42/ Sinopharm, dan CanSino Biologics itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 18-59 tahun.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah untuk transparan menjawab kekhawatiran masyarakat yang memandang ketiga jenis vaksin itu, belum ada yang dinyatakan aman dan ampuh untuk meningkatkan imunitas masyarakat karena belum lolos uji tahap III.

“Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

“Saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk, ” tambah Netty.

Selain keampuhan, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mendesak pemerintah untuk terbuka terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.

“Penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan” tambah Netty.

Tak lupa, Istri Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal.

“Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar” jelasnya. (wan)