Gerindra kritik Projo Yang Minta Jatah Lebih di BUMN
Andre dan Prabowo
Porosberita.com, Jakarta – Partai Gerindra mengkritik relawan (Pro Jokowi) Projo yang meminta ‘jatah’ lebih banyak posisi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Kementerian BUMN.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan tidak ada jaminan kinerja BUMN akan semakin baik jika relawan Jokowi dari Projo semakin banyak yang menjadi komisaris-direksi BUMN.
“Ya tentu tidak ada jaminan ya kinerja BUMN akan meningkat kalau seandainya relawan Projo semakin banyak,” kata Andre kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).
“Sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Saya sudah melihat bahwa sebenarnya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mencoba mengakomodir relawan dan pendukung Pak Jokowi, baik dari relawan maupun dari partai pendukung Pak Jokowi,” imbuhnya.
Meski begitu, Andre jmenilai permintaan yang dilontarkan Projo merupakan hal yang wajar. Apalagi, Projo telah bekerja keras dalam memenangkan Jokowi di pilpres 2014 dan 2019.
“Jadi kalau memang ada keinginan tambahan dan keinginan minta tambahan jabatan ya silakan saja para relawan meminta ke presiden. Presiden menyampaikan ke Menteri BUMN. Informasi yang saya dapatkan seperti itu, bahwa relawan dan pendukung yang diangkat biasanya dikonsultasikan dengan istana,” katanya..
Menurutnya, sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003, UU Kementerian BUMN bahwa Menteri memiliki hak Menteri sepenuhnya untuk mengangkat siapa pun untuk menjadi direksi dan komisaris. :Kami (Komisi VI) hanya bisa mengingatkan agar direksi dan komisaris diangkat harus punya kompetensi dan kemampuan,” cetsnya.
Sebelumnya, Projo meminta Kementerian BUMN memperbanyak sosok komisaris dan direksi perusahaan pelat merah dari kalangan pendukung Jokowi. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Projo, Handoko.
“Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” katanya kepada wartawan.
Diapun menyindir Menteri BUMN Erick Thohir yang menganggap pendukung Jokowi tidak kompeten mengisi jabatan komisaris-direksi di BUMN. Tak heran, jika jumlah komisaris dan direksi dari relawan sangat sedikit.
“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN,” ujarnya.
Handoko lantas meminta Erick berkonsultasi dengan Jokowi tentang kompetensi para pendukungnya. Sebab, Jokowi dan pendukung sudah saling berhubungan sejak 2012. (wan)
About Author
