PB HMI MPO Minta Pemerintah Jangan Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kapitang Munaseli
Porosberita.com, Jakarta – Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB – HMI MPO) meminta Pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan hukum protokol kesehatan. Semua kepala daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 dan berpotensi terjadinya pengumpulan massa harus dimintai pertanggungjawaban.
Hal itu dilontarkan Kapitang Munaseli selaku ketua Komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI MPO dalam merespon pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pembiaran pelanggaran protocol kesehatan acara di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat kemarin.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai penjelasan pada Selasa (17/11/2020).
Pemanggilan ini terkait acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dan Maulid Nabi yang diadakan pada acara yang sama pada 14 November 2020 lalu di Markas Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Menurut Kapitang, Jokowi dan anak buahnya yang terkait penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tapi, juga terhadap semua kepala daerah yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.
Karena itu, Kapitang meminta agar aparat juga memantau para kepala daerah yang di daerahnya sedang menggelar Pilkada. Sebab, gelaran pilkada berpotensi terjadinya pengumpulan massa, seperti saat pendaftara calon kepala daerah ke KPUD.
“Contohnya di Pilkada Solo, saat calon mendaftar ke KPUD setempat kan juga terjadi pengumpulan massa yang jumlahnya tidak sedikit. Kenapa kepala daerahnya juga tidak dipanggil pihak kepolisian seperti yang diterapkan pada Gubernur DKI Jakarta?,” tanya Kapirang dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).
Menurutnya, jika pemerintah tidak tegas dengan aturan yang dibuat, maka yang muncul justru kesan politis dan sikap ketidakkonsistenan dari rezim Pemerintahan Jokowi.
“Publik menilai ada muatan politis dibalik pemanggilan Anies. Karena, kepala daerah lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan massa kok tidak dipanggil. Saat terjadi kerumunan massa di Bandara Soekarno Hatta dalam penjemputan Habib Rizieq Shihab kan itu masuk wilayah Banten, kenapa Gubernur tidak ikut dimintai keterangan? Kan semua harus ditindak tanpa pandang bulu. Jangan hanya tegas pada kepala daerah tertentu, tapi yang lain tidak. Dalam pandemic Covid-19 ini, semua kepala daerah harus disiplin ” tandas Kapitang.
Kapitang memprediksi, jika pemerintahan Jokowi tidak konsisten menegakkan aturan maka yang terjadi di masyarakat adalah pembangkangan sipil.
“Pemeirntah jangan tebang pilih, Kontestasi pilkada yang melibatkan kerabat Pak Jokowi kalau memang melanggar harus tetap ditindak. Kalau pemerintah tidak konsisten menegakkan aturan, saya khawatir pembangkangan sipil akan terjadi,” pungkasnya. (wan)
About Author
