Muhammadiyah Tegaskan Tuduhan Radikal Terhadap Din Sangat Keliru
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti
Porosberita.com, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tuduhan radikal yang dialamatkan kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin tidak berdasar. Sebab, Din merupakan tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menanggapi laporan yang dilayangkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mu’ti mengaku mengenal dekat dengan Din Syamsuddin, sehingga mustahil jika ada pihak yang menyebut Din sosok radikal.
“Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Mu’ti dalam keterangannya, Jumat (12/2/2021).
Mu’ti mengungkapkan Din Syamsudin adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah. Konsep itulah kemudian yang dijadikan sebagai keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Mu’ti membeberkan siapa Din Syamsuddin yang sempat menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban. Semasa menjadi utusan khusus Presiden, Din Syamsuddin telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat.
Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Selain itu, Dia Syamsuddin diketahui juga merupakan moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP).
“Masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangat lah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal,” jelas Mu’ti.
Mu’ti menambahkan, sebagai akademisi dan ASN, Din Syamsuddin merupakan seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta, dia adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Karena itu, secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Din Syamsuddin yang hingga saat ini masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi.
“Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif,” ujar Mu’ti.
Terakhir, Mu’ti berharap dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
“Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerja sama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan, dan membawa masalah privat ke ranah publik,” pungkas Mu’ti. (wan)
About Author
