Walkot Jambi Sebut Menkeu Kambing Hitamkan Pemda Soal Minimnya Penyerapan Anggaran
Wali Kota Jambi Syarif Fasha
Porosberita.com, Jakarta – Wali Kota Jambi Syarif Fasha membantah klaim pemerintah pusat soal rendahnya penyerapan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah pusat hanya mengkambing-hitamkan pemerintah daerah (pemda).
Syarif juga mengungkapkan ketidakjujuran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap menyampaikan kepada publik dan media soal penyerapan daerah yang minim hingga mengendapkan simpanan triliunan rupiah di bank daerah.
Hal itu dibeberkan Syarif dalam acara webinar Kementerian Dalam Negeri: “Mengukur Kapasitas Perubahan APBD TA 2021 dalam Penanganan Covid-19,” pada Rabu (13/10/2021).
Menurut Syarif bahwa pernyataan Sri Mulyani itu tidak lah benar. Ia menilai yang disampaikan Sri Mulyani itu hanya angka belaka. Faktanya, transfer ke daerah dilakukan setiap kuartal atawa setiap bulan bergantung aturan teknisnya.
“Pemda selalu menjadi kambing hitam, nanti media nasional menyoroti bahwa dana pemda menumpuk, dana APBN sudah ratusan triliun tidak dibelanjakan daerah. Demikian penjelasan menteri keuangan,” bebernya.
Untuk itu, Syarif meminta pemerintah pusat untuk mengklarifikasi tuduhan yang sering dialamatkan kepada pemda bahwa banyak dana yang menumpuk di tabungan daerah.
Jangankan punya dana menumpuk, lanjut Syarif, selama pandemi ini pihaknya malah harus gali lubang tutup lubang karena pendapatan asli daerah (PAD) anjlok parah.
Syarif menungkapkan bahwa transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dipangkas rata-rata 2,3 persen.
Di sisi lain, Syarif jug mengungkap bahwa di masa pandemi usulan dari DPRD juga cenderung naik, sehingga pihaknya harus putar otak memenuhi kebutuhan yang naik dari pendapatan yang anjlok.
“Media dan publik menganggap kami pemda menumpuk dana di perbankan, tapi dana tidak ada, mohon diklarifikasi jangan pemda kami dikambinghitamkan,” tandasnya.
Syarif pun membeberkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini, banyak kebutuhan daerah yang harus dipenuhi oleh dunia usaha dalam bentuk CSR barang bantuan karena pemerintah pusat me-refocusing dana daerah. Bantuan barang setara Rp30 miliar dari pengusaha dan dunia internasional juga ada untuk penanganan covid-19, seperti masker, ventilator, hingga oksigen. (nto)
About Author
