Transaksi Karbon Sepi Usai Jokowi Buka Bursa Saham
Porosberita.com, Jakarta – Perdagangan karbon di IDX Carbon terpantau sepi, meskipun telah seminggu lebih dibuka. Transaksi terbesar IDX Carbon sejauh ini hanya terjadi pada saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (26/9/2023). Saat itu, bursa karbon di Indonesia ini menghimpun transaksi Rp 29,2 miliar dengan volume perdagangan karbon sebesar 459.953 ton CO2 Setelahnya tidak ada transaksi yang terjadi, hingga Rabu (4/10/2023), di mana IDX Carbon mencatat transaksi 14 ton CO2 dengan nilai Rp 974.400. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan IDX Carbon di Indonesia saat ini adalah voluntary carbon market (VCM). Di dunia ini ada dua jenis mekanisme perdagangan, yakni VCM dan pasar wajib (mandatory market). Dia menjelaskan bahwa pasar karbon terbesar adalah mandatory market. Mekanisme pasar tersebut, jelasnya, saat ini baru dimungkinkan perdagangannya oleh 99 PLTU yang kebutuhan batu baranya dipasok oleh PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Selain mekanisme perdagangan, faktor lain yang membuat IDX Carbon sepi adalah tujuan dari pelakunya. Saat ini ada 16 pengguna jasa bursa karbon, di mana sebanyak 15 di antaranya merupakan pembeli. Sejauh ini pembelian unit karbon dilakukan bukan untuk ditransaksikan kembali, tidak seperti di Pasar Modal. “Jadi tidak bisa ada continuous auction,” ujar Iman di Jakarta, Rabu (4/10/2023). Pembelian unit karbon tersebut dilakukan untuk menarik minat investor yang memiliki fokus pada penerapan ESG suatu perusahaan. Saat ini banyak investor yang bukan hanya fokus pada kinerja bisnis suatu emiten, tetapi juga dampak perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Direktur Pengembangan BEI Jeffrei Hendrik mengatakan bursa karbon memiliki tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya mencari margin seperti bursa saham. “Untuk bagaimana negara ini mencapai net zero, difasilitasi bursa karbon,” katanya. Karakteristik alami bursa karbon, kata Jeffrei, bukan pasar dengan jumlah transaksi besar atau likuid. Akan tetapi kalau tidak ada bursa karbon, tidak ada transparansi mengenai jual beli karbon di suatu negara. Dia pun mengatakan perdagangan karbon di Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, satu di antaranya adalah pencatatan keuangan. Belum ada kesepakatan mengenai pencatatan hasil perdagangan karbon. “Ini kan harus didiskusikan oleh para akuntan,” katanya. (nto/CNBCIndonesia.com)
About Author
