Statemen Sekjen PBB Soal Pelanggaran Hukum Internasional di Gaza Buat Israel Berang
Sekjen PBB Antonio Guterres
Porosberita.com, Tel Aviv – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres melontarkan pernyataan soal pelanggaran hukum internasional di Gaza. Israel pun marah gara-gara pernyataan Guterres itu.
Guterres menyebut ada pelanggaran hukum internasional di Gaza dan mendesak gencatan senjata segera. Hal itu disampaikan Guterres saat membuka sidang tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB pada Selasa (24/10/2023) waktu setempat.
Guterres mengatakan tidak ada alasan untuk kekerasan ‘mengerikan’ yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Namun, dia juga mengingatkan tidak boleh ada ‘hukuman kolektif’ terhadap warga Palestina.
“Saya sangat prihatin dengan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan di Gaza. Biar saya perjelas: Tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum kemanusiaan internasional,” kata Guterres, tanpa menyebut nama Israel secara eksplisit sebagaimana dilansir AFP, Rabu (25/10/2023).
Guterres juga mengatakan serangan Hamas ‘tidak terjadi dalam ruang hampa’ karena Palestina telah ‘mengalami 56 tahun pendudukan yang menyesakkan’. Ucapannya itu kemudian membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.
Sembari menunjuk ke arah Guterres, Cohen menceritakan kisah-kisah tentang warga sipil Israel, termasuk anak-anak yang tewas dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.
“Mr Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” cetus Cohen sambil meninggikan suaranya.
Cohen menolak untuk mengaitkan kekerasan Hamas tersebut dengan pendudukan Israel atas Palestina. Cohen juga mengatakan Israel telah memberikan Gaza kepada Palestina ‘hingga milimeter terakhir’ dengan penarikan mundurnya pada tahun 2005.
Israel sendiri memberlakukan blokade terhadap wilayah tersebut yang berlaku sejak Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza. Israel juga masih menduduki Tepi Barat.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan meminta Guterres untuk mengundurkan diri. Hal itu ditulisnya dalam postingan di X seraya mengatakan bahwa Guterres telah ‘menyatakan pemahamannya terhadap terorisme dan pembunuhan’.
Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Dia mengatakan hal itu perlu untuk mengirim bantuan bagi warga sipil.
“Untuk meringankan penderitaan yang luar biasa, membuat pengiriman bantuan lebih mudah dan aman, dan memfasilitasi pembebasan sandera, saya mengulangi seruan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan,” ucap Guterres.
Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, telah menolak seruan untuk menghentikan serangan tersebut. Israel mengatakan gencatan senjata hanya akan memungkinkan Hamas untuk bersatu kembali.
PBB Keluhkan soal BBM
PBB juga mengeluhkan pengiriman bantuan untuk warga sipil Palestina di Jalur Gaza bisa terhenti jika tidak ada bahan bakar (BBM) yang dipasok ke wilayah itu. Militer Israel kemudian menyarankan agar PBB meminta pasokan bahan bakar kepada Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Tel Aviv mengatakan Hamas memiliki banyak pasokan bahan bakar di dalam wilayah Jalur Gaza. Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (25/10/2023), Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memposting peringatannya via media sosial X.
Peringatan itu menyatakan UNRWA terpaksa menghentikan operasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza pada Rabu (25/10/2023) malam jika tidak segera mendapatkan bahan bakar.
“Jika kami tidak segera mendapatkan bahan bakar, kami akan terpaksa menghentikan operasi kami di Jalur Gaza mulai besok malam,” demikian bunyi peringatan UNRWA yang diposting pada Selasa (24/10/2023) waktu setempat.
Angkatan Bersenjata Israel (IDF) kemudian memposting ulang cuitan UNRWA via media sosial X tersebut dan mengatakan bahwa Hamas memiliki lebih dari 500.000 liter bahan bakar dalam tangki-tangki yang ada di Jalur Gaza.
“Mintalah ke Hamas apakah Anda bisa mendapatkan beberapa,” tulis IDF dalam komentarnya.
Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dimulai sejak akhir pekan melalui perbatasan Rafah dari wilayah Mesir. Penyaluran bantuan akhirnya dilakukan setelah sebelumnya dilarang oleh Israel. Rafah merupakan perlintasan perbatasan utama untuk masuk dan keluar Jalur Gaza yang tidak berbatasan dengan Israel.
Amerika Serikat (AS) memimpin negosiasi dengan Israel, Mesir dan PBB untuk mencoba menciptakan mekanisme pengiriman bantuan yang berkelanjutan ke Jalur Gaza. Negara-negara itu berselisih soal prosedur pemeriksaan bantuan dan adanya pengeboman di sisi perbatasan Jalur Gaza.
Sebagai informasi, pengiriman makanan, air dan obat-obatan secara terbatas telah dilakukan sejak Sabtu (21/10) waktu setempat. Namun, tidak ada bahan bakar yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza.
Hal itu dipicu kekhawatiran Israel soal kemungkinan pengalihan pengiriman bahan bakar oleh Hamas. Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, pun membela Israel dengan menyebut kekhawatiran tersebut sebagai hal yang wajar.
Sementara, Sekjen PBB Antonio Guterres menggambarkan pengiriman bantuan setiap hari sejak Sabtu (21/10) lalu sebagai ‘setetes bantuan di lautan kebutuhan’. Sedangkan Presiden AS Joe Biden menyebut upaya kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan melalui Rafah ‘tidak cukup cepat’.
Seorang pejabat senior bantuan kemanusiaan PBB, Lynn Hastings, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa (24/10) bahwa PBB memiliki 400.000 liter bahan bakar pada truk-truk yang tertahan di sisi perbatasan Mesir dan siap dikirim ke Jalur Gaza. Jumlah itu, katanya, disebut akan bisa memasok bahan bakar untuk sekitar 2,5 hari.
Namun, juru bicara militer Israel Daniel Hagari pada hari yang sama menuduh Hamas mencuri bensin dari UNRWA. Dia menuding BBM itu dipakai Hamas untuk keperluan militer.
“Bensin tidak akan masuk ke Gaza. Hamas mengambil bensin untuk infrastruktur militernya,” ujar Hagari.
Hastings juga menuturkan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tidak ada bahan bakar ‘berarti tidak ada rumah sakit yang berfungsi, tidak ada desalinasi air, dan tidak ada produksi roti’ untuk makanan pokok.
“Banyak orang meminum air tanah yang asing, sehingga meningkatkan risiko diare, kolera, dan masalah kesehatan lainnya. Kami mendesak Israel untuk mengembalikan pasokan air dan listrik ke tingkat sebelum konflik dan bekerja sama dengan kami untuk menemukan cara yang aman untuk membawa bahan bakar ke Gaza,” ujarnya. (nto/Detik.com)
About Author
