Pengamat Menyatakan Rakyat Harus Mengawasi dan Mengawal Penggunan Uang Negara Terkait Pandemi Covid-19
Dr. TB Massa Djafar
Porosberita.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Dr. TB. Massa Djafar, M.Si menilai kepemimpinan Jokowi sangat lemah. Terlihat tidak ada arah dan kontrol dalam mengendalikan krisis di tengah pandemic Covid-19.
“Banyak fakta menunjukkan kepemimpinan Jokowi lemah dan tanpa arah dalam mengendalikan krisis di tengah pandemic Covid-19,” kata TB Massa dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (18/4/2020).
Penilaian TB Massa itu menyikapi sejumlah masalah terkait koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam menghadapi pandemic Covid-19. Diantaranya, sikap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo yang menegaskan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan, bukan aturan menteri lainnya, termasuk peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal ojek.
Menurut TB Massa, pernyataan Doni Monardo itu menunjukkan buruknya tata Kelola pemerintahan dalam menghadapi krisis. “Terlihat jelas buruknya koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam mengelola negara saat krisis. Itu fakta kepemimpinan Jokowi lemah dan tanpa arah,” jelasnya.
Menurut TB massa, banyak model kepemimpinan dan dalam situasi krisis bisa dilihat kepemimpin sejati. Sedangkan kepemimpinan Jokowi dibangun pada pencitraan. Pada kekuatan framing media, bukan pada track record, kapasitas yang teruji dalam politik dan pemerintahan.
Terlebih Jokowi minim pengalaman hanya level Wali Kota dan Gubernur DKI hanya dua tahun. Kemudian lompat jadi Presiden. “Jelas kurang teruji dan mumpuni,” terangnya.
Karena modal politik dan kapasitas politik pas-pasaan, lanjut TB Massa, maka Jokowi tidak.mampu mengendalikan relasi kekuasaan baik dalam pemerintahan maupun pusat-pusat kekuasaan ekonomi politik yang sangat berpengaruh.
Karena itu, dalam pengambilan keputusan, Jokowi tak mampu mengendalikan kekuatan oligarki pusat kekuasaan dan ekonomi.
Menurutnya, dalam keadaan normal, kepemimpinan Jokowi yang sesungguhnya tak terlihat kemampuannya. Karena di cover oleh para oligarki dan media.
“Dalam situasi krisis Covid 19, terlihat bagaimana kapasitas kempemimpinan Jokowi, sangat lambat mengambil Langkah-langkah seperti kepala pemerintahan di negara-nagara lain,” katanya.
“Dari situasi krisis ini, juga tidak mampu mensinerji antara menteri, juga antar kepala daerah. Bahkan penerapan kepala daerah sudah lebih cepat, terukur dalam antisipasi penyebaran wabah covid-19,” imbuhnya.
Lebih jauh, TB Massa juga menilai kebijakan-kebijakan pemerintah tidak proporsional dan berbau sangat politik, misalnya mau memberlakukan Darurat Sipil dan rencana Perppu 1 tahun 2020. Semestinya, pemerintah fokus pada kebijakan antisipasif yang lebih konprehensif, tidak setengah-setengah apalagi di tengah pemyebaran wabah Corona yang sudah demikian masif.
“Oleh karenanya, Perppu nomor 1 tahun 2020 harus dibatalkan melalui MK, karena ditenggarai potensi besar terjadinya korupsi,” tegasnya.
TB Massa jug menilai adanya kegagapan Jokowi menghadapi konflik kepentingan, misalnya Jokowi tidak mampu memerintahkan penggunaan dana pembangunan ibu kota negara untuk menghadapi pandemic Covid-19.
“Mestinya Jokowi bisa mengambil keputusan realokasi anggaran pemindahan Ibukota untuk mendanai penanggulangan bencana Virus Corona. Karena, proyek pembangunan Ibukota itu tidak mendesak bahkan sebagian menilai proyek tidak realistis,” terangnya.
Karena itu, TB Massa menyatakan kontrol rakyat atau masyarakat sipil sangat penting. Setiap kebijakan dibalik penanganan pandemi Covid 19 harus dikawal. Terutama dalam kebijakan anggaran, seperti distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan-bantuan lainnya yang menggunakan anggaran negara. (wan)
About Author
