PDIP Nilai Wajar Presiden Reshuffle Kabinetnya
Sekjen PDIP Hasto dan Megawati
Porosberita.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wajar Presiden Jokowi marah dan akan mereshuffle kabinetnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan seharusnya di tengah pandemi Covid-19 ini diutamakan koordinasi, kerja sama antarkementerian, dan inisiatif kebijakan. Ia menengarai ada pihak yang mencari aman dengan cara tidak berinisiatif.
“Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).
Padahal, kata Hasto, sejak awal Jokowi sudah mengingatkan seriusnya masalah Covid-19 bagi kehidupan rakyat. Karena itu, setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan membantu rakyat.
Makanya, wajar jika Jokowi marah dan soa reshuffle kabinat merupakan hak prerogative presiden. “Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri,” jelas Hasto.
Dia berharap teguran Jokowi semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh kabinet dan lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. kementerian dan lembaga terkait perlu secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.
Makanya PDI, lanjut Hasto, mendorong para menteri bekerja lebih keras di tengah pandemi Covid-19. Ia berujar para menteri harus mengedepankan aksi, bukan wacana.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam para pembantunya dengan melakukan reshuffle cabinet. Peringatan itu disampaikan Jokowi karena menilai masih ada menterinya yang tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.
“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyatakan saat ini jajaran kabinetnya belum memiliki satu perasaan yang sama dalam situasi krisis. “Kalau saya lihat bapak, ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali,” ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi menegaskan akan melakukan tindakan extraordinary. Termasuk jika membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam prosesnya. Ini menjadi satu-satunya cara, agar pandemi bisa segera dikendalikan.
“Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini bapak ibu tak merasakan itu. Artinya tindakan-tindakan extraordinary keras akan saya lakukan,” tegasnya. (wan)
About Author
