UGM Temukan Ratusan Korban Kekerasan dan Meninggal di Papua
Porosberita.com, Jakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan 204 kasus kekerasan dengan korban meninggal dunia sebanyak 356 orang sejak 2010 hingga Mei 2020,
Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM Gabriel Lele menyatakan seluruh kasus kekerasan itu, lebih dari setengahnya dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Tindak kekerasan sebanyak 204 kasus itu terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 2010 sampai Mei 2020.
“Kami ingin memetakan kasus kekerasan di Papua polanya seperti apa. Konfliknya multidimensi. Tidak hanya secara vertikal, tapi tidak sedikit yang berupa kekerasan horizontal,” ujar Gabriel saat dihubungi wartawan.
Gabriel menjelaskan tim peneliti terjun langsung di lapangan maupun riset media lokal. Hasilnya, kasus kekerasan sebanyak 118 kasus dilakukan oleh KKB. Sementara 42 kasus oleh warga, 28 kasus oleh TNI-Polri, dan 16 kasus oleh orang tak dikenal.
Menurut dosen Fisipol UGM itu, kasus kekerasan itu mengakibatkan 1.869 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 356 orang meninggal dunia.
“Dari 356 orang meninggal ini, 250 orang adalah warga sipil, 46 personel TNI, 34 polisi, dan 26 anggota KKB. Gabriel menjabarkan bahwa dari rincian itu diketahui 70 persen korban meninggal dunia adalah warga sipil,” paparnya.
Pada tahun 2017, lanjutnya, korban mencapai jumlah terbanyak yakni 635 orang. Adapun pada 2019, korban jiwa mencapai angka tertinggi yakni 250 orang. Sebagian besar daerah yang mengalami tindak kekerasan di wilayah pegunungan Papua, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, dan Nduga.
Berdasarkan riset UGM tersebut, 64 persen motif tindakan kekerasan terkait gerakan separatis. Selain itu, ada motif politik pada 11 persen kasus, balas dendam 10 persen, pemerkosaan dan ekonomi masing-masing dua persen.
“Pemerintah telah menempuh sejumlah pendekatan agar kekerasan di Papua tak terulang. Pendekatan keamanan secara tradisional seperti mengerahkan pasukan tak lagi jadi pilihan. Tapi pendekatan yang menjawab kebutuhan masyarakat agar bisa berubah. Kesehatan, pendidikan, ekonomi diperbaiki,” jelasnya.
“Hanya saja, sekelompok orang terutama KKB, tak peduli dengan langkah pemerintah. Mereka harus didekati secara kultural dan dialog. Di titik ini, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Tokoh agama dan masyarakat harus dirangkul,” imbuhnya.
Menurutnya, dua langkah itu menjadi upaya penanganan kekerasan vertikal di Papua. Adapun kekerasan horizontal diselesaikan melalui transformasi nilai konflik yang mencuat saat momen tertentu, seperti Pilkada.
“Kami melakukan advokasi ke Pemda bagaimana nilai kekerasan secara kultural itu ditransformasi ke nilai yang lebih damai,” katanya.
Lebih lanjut Gabriel menyatakan bahwa temuan riset ini akan terus diperbarui dan menjadi bekal bagi pemerintah dan Pemda untuk meretas jalan damai di Papua.
“Satu kasus saja bisa membuat buyar berbagai terobosan positif pemerintah. Banyak capaian pembangunan kalah gaungnya dengan satu kasus kekerasan,” pungkasnya. (wan)
About Author
