Bupati Banjarnegara Ditahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek APBD
Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono
Porosberita.com, Jakarta – Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono ditahan penyidik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Ia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.
“Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka (Budhi dan seorang pengusaha Kedy Afandi) untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Firli menjelaskan, Budhi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar Rp2,1 miliar atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.
Menurut Firli, Budhi memerintahkan pengusaha bernama Kedy Afandi untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.
Pada pertemuan itu, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek.
Karena itu, perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.
Selanjutnya, digelar pertemuan di kediaman pribadi Budhi dan dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara.
“Secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu dengan pembagian lanjutan senilai 10 persen untuk BS sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan,” jelas Firli.
Firli menyebut, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Kedy selalu dipantau dan diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BM).
“Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA,” jelas Firli. (wan)
About Author
