LBP Ungkap Haris Azhar Memang Pernah Minta Saham Freeport
Kemenko Marves, Luhut Binsar Panjaitan
Porosberita.com, Jakarta – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aktivis HAM Haris Azhar terkait saham Freeport pernah mendatangi rumahnya untuk meminta saham Freeport dengan mengaku sebagai wakil warga Papua.
“Ya, dia pernah datang ke saya, katanya dia mewakili suku-suku di situ. Saya dengerin, saya selalu prefer [meminta penjelasan] ke ahlinya suku-suku di sana,” kata Luhut dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV, Senin (11/10/2021).
Namun Luhut mengaku tak tahu apakah benar permintaan itu dilakukan untuk kepentingan warga Papua atau untuk kepentingan Haris sendiri.
“Nah itu saya enggak tahu permintaan itu apakah untuk kepentingan masyarakat adat atau kepentingan dia,” ucapnya.
Luhut mengaku sudah mengenal Haris Azhar sejak lama. Haris juga disebut sering mendatangi rumah atau kantornya untuk meminta bantuan. Hanya saja Luhut tak menyebut jenis bantuan apa yang dimintakan oleh Haris Azhar.
“Haris itu saya kenal baik, dia datang ke rumah, ke kantor saya, macam-macam itu, saya fasilitasi [permintaannya] sampai bisa, yang bisa saya lakukan yang tidak bisa ya tidak,” tutur Luhut.
Luhut enggan bicara banyak terkait perseteruannya dengan Haris Azhar. Dia mengaku hanya mau bicara di depan pengadilan agar proses hukum berjalan.
Dia juga menyampaikan alasannya membawa perkara tersebut ke ranah hukum untuk memberikan pembelajaran bagi banyak pihak agar tak asal menuduh orang lain.
“Ini pembelajaran pada publik, lain kali jangan asal nuduh,” ucapnya.
Pengacara Luhut, Juniver Girsang sebelumnya mengatakan Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport kepada kliennya. Tudingan itu dibantah oleh Haris Azhar.
Haris mengatakan pihaknya memang pernah mendatangi Kantor Kemenko Marves pada 4 Maret 2021. Namun saat itu kedatangannya bertujuan untuk membantu Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) masyarakat adat mendapatkan alokasi saham Freeport sebagaimana haknya.
“Saya pada tanggal 4 Maret 2021 membantu dalam kapasitas kuasa hukum FPHS masyarakat adat dari sekitar wilayah tambang Freeport di Indonesia,” kata Haris saat dihubungi pada September lalu. (CNN Indnesia/wan)
About Author
