Walhi Nilai Percuma Jokowi Paksa Perusahaan Sawit dan Tambang Bangun Nursery
Porosberita.com, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memaksa perusahaan sawit dan tambang membangun nursery atau persemaian tidak cukup.
Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana bahkan mengatakan hal itu bisa menjadi percuma jika Jokowi tidak memperbaiki tata lingkungan hidup.
“Mau sebanyak apapun nursery tapi tidak diikuti perbaikan tata lingkungan hidupnya percuma. Harapan kami presiden bicaranya beyond (melampaui) hal hal tersebut lah,” kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/11/2021).
Terlebih, kata Wahyu, kebijakan itu memang sudah sepatutnya dilakukan jika mengacu pada aturan-aturan yang dikeluarkan lembaga terkait seperti KLHK.
Wahyu menyarankan Jokowi harusnya mengambil langkah yang lebih strategis. Pemerintah, kata Wahyu, bisa fokus pada penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.
Pasalnya, pihaknya banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit dan tambang. Pelanggaran itu dimulai dari ketidaktaatan membayar pajak sampai izin penggunaan lahan.
“Mudah diakses di catatan KPK perusahaan mana saja yang enggak bayar. hanya setengah aja yang bayar pajak,” kata dia.
“Belum juga konteks ketaatan tata guna lahan. Catatan BPK sendiri, 2,7 juta ha sawit dalam kawasan tidak sah. Harusnya lakukan penegakan hukum,” tambahnya.
Belum lagi bicara mengenai pemulihan ekosistem gambut. Wahyu menyebut, ribuan ha lahan gambut rusak karena ditumbuhi tanaman mono kultur yaitu sawit.
Padahal, gambut punya fungsi menyerap air yang bagus. Sehingga, ketika musim hujan potensi banjir semestinya bisa ditekan dengan itu.
“Perusahaan sawit yang hadir di ekosistem gambut, gambut kalau sudah rusak total itu hampir tidak bisa dipulihkan. itu kenapa gambut itu masih ekosistem esensial . kalau rusak butuh ribuan tahun untuk mengembalikan itu,” jelas dia.
“Lakukan review terhadap perizinan yang enggak patuh, cabut. Lakukan audit lingkungan, daya tampung hidup kembalikan ke fungsinya,”ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan memaksa perusahaan kelapa sawit dan tambang untuk membangun persemaian.
Jokowi mengatakan persemaian akan dimanfaatkan untuk menumbuhkan bibit-bibit tanaman. Hasil dari persemaian akan ditanam di lahan-lahan rawan banjir dan longsor.
Jokowi menyampaikan pemerintah juga Kana membangun 30 persemaian. Program itu akan dilakukan selama tiga tahun ke depan.
“Saya akan memaksa, mengharuskan, semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan, untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini,” kata Jokowi di Bogor, Jumat (19/11/2021). (CNN Indonesia.com/nto)