Keputusan Jokowi Kucurkan Rp800 M Untuk Perbaikan Jalan di Lampung Tuai kritik

Porosberita.com, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk langsung mengucurkan dana pusat senilai Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Provinsi Lampung menuai sorotan dan kritik sejumlah ahli. Keputusan reaktif seperti ini dikhawatirkan akan terus melahirkan ketimpangan di daerah.

“Karena itu akan biasa pada orang-orang yang, pokoknya viral, medsos (media sosial) berperan, jangan-jangan yang tidak viral yang justru membutuhkan di daerah terpencil,” kata Guru Besar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo, saat dihubungi, Sabtu, 6 Mei 2023.

Misalnya, sebuah daerah yang mengalami banyak persoalan seperti masalah stunting dan harus lebih diprioritaskan secara infrastruktur. Akan tetapi karena tidak viral, kata Wahyudi, daerah ini luput dari perhatian pemerintah.

Wahyudi menyebut keputusan ini sebagai model kebijakan reaktif yang bisa mengakibatkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang mungkin lebih para dari Lampung, yang dikunjungi Jokowi. Padahal, Wahyudi yakin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah punya peta pengembangan infrastruktur.

“Kenapa enggak gunakan itu? Lalu direspons saja,” kata Wahyudi. Kebijakan yang lahir pun dinilai bisa lebih objektif, bukan subjektif dengan mengandalkan berita-berita yang viral di media sosial. Maka, pemerintah pun dinilai bisa membuat cara-cara yang lebih sistematif dalam memutuskan kebijakan.

Kucuran Rp 800 Miliar Jokowi

Sebelumnya kemarin, Jokowi resmi mengumumkan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung akan diambil oleh pemerintah pusat. Alasannya karena sudah begitu lama kondisi jalan dalam keadaan rusak.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Mendengar ucapan Jokowi, warga berteriak hore. Sedang Arinal tampak senang dan bertepuk tangan mendengar keputusan Jokowi itu.

“Tahun ini, pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini,” kata Jokowi seraya menunjuk jalan rusak yang sedang diinjaknya, di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi ketika berkunjung ke Lampung ditemani 3 menterinya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri BUMN Erick Thohir. Zulhas dan Erick ikut tepuk tangan mendengar ucapan Jokowi.

Jokowi pun menyebut perbaikan 15 ruas jalan yang rusak ini akan dimulai Juni karena harus di proyek ini harus dilelang terlebih dahulu. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Arinal untuk mengadakan lelang perbaikan jalan.

Akan tetapi, ada beberapa ruas yang memang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati. Sehingga, Jokowi tak mau semuanya dibebankan ke pusat.

Jokowi menyebut pemerintah punya semangat untuk memperbaiki jalan yang rusak, baik Jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Ia ingin masyarakat paham bahwa Jalan Nasional jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan jalan provinsi dan jalan kabupaten, masing-masing jadi tanggung jawab gubernur dan bupati.

Jokowi mengakui persoalan jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung saja, daerah yang hari ini dia kunjungi. Jokowi menyebut kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya. “Harus kami bantu oleh pemerintah pusat, bukan urusan viral atau tidak, enggak ada,” kata Jokowi.

Hanya saja, Jokowi tidak merinci provinsi mana lagi yang akan dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan. Ia hanya menyebut persoalan jalan rusak memang tugas pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.

Jokowi Jajal Jalan Rusak Bareng Zulhas

Sebelumnya pada pagi ini, sekitar pukul 10.30 WIB, Jokowi melewati jalan tersebut ditemani Zulhas, yang lahir di Lampung. Mobil melaju pelan lantaran begitu banyak lubang menganga yang digenangi air di jalan tersebut.

Aksi Jokowi melintas di jalan rusak di Lampung ini dilakukan setelah dirinya meninjau Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Di sana, Jokowi berjanji perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung akan segera dimulai.

Berbicara di depan Arinal Djunaidi saat memberikan keterangan pers, Jokowi secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak yang ramai dikeluhkan warga tersebut.

“Secepat-cepatnya dimulai, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah,” kata Jokowi.

Ke Lampung Gara-gara Viral

Jokowi sempat dijadwalkan ke Lampung pada Rabu, 3 Mei 2023, namun belakangan batal. Kunjungan baru terlaksana hari ini. “Saya ingin pastikan, besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar, atau enggak benar,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Mal Sarinah, Jakarta, Kamis kemarin, 4 Mei 2023.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat kini sedang mendata jalan kabupaten, kota, dan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di daerah tersebut tidak banyak diarahkan kepada infrastruktur. Padahal, kata Jokowi, perbaikan jalan rusak sangatlah penting.

“Apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya mobilitas orang barang, biaya logistik akan naik, sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan daerah lain dan negara lain. Ini kita harus tahu manfaat infrastruktur ada di situ,” ujar Jokowi.

Adapun kunjungan Jokowi ke Lampung ini sudah disampaikan sejak awal oleh Basuki Hadimuljono. Jokowi disebut akan meninjau beberapa titik jalan yang rusak di Lampung.

Bukan hanya jalan nasional, tapi kepala negara juga akan mengecek kondisi jalan provinsi dan kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Basuki tak menampik bahwa peninjauan dilakukan karena jalan rusak di Lampung ramai setelah dikritik warga bernama Bima Yudho Saputro yang kemudian ramai di media sosial.

“Beliau akan cek kebenaran dari policy kebijakan dari pemerintah daerah,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2023.

Bima Yudho Saputro yang tinggal di Australia merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun media sosial TikTok miliknya @awbimaxreborn. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai persoalan infrastruktur seperti jalan yang rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan.

Kritik Bima ini sempat membuat dirinya dilaporkan ke polisi dengan dugaan penyebaran berita bohong. Sejumlah pihak pun membela Bima. Sehingga belakangan, polisi menghentikan kasus Bima ini.

Anggaran untuk Pencitraan

Menurut Wahyudi, di tahun-tahun politik ini memang ada kecenderungan politis di pusat maupun daerah untuk memanfaatkan momentum demi meraih simati warga. Ini juga yang kadang menyebabkan prioritas pembangunan sering tidak memperhatikan kebutuhan rakyat di daerah.

“Sehingga anggaran habis untuk hal-hal yang pencitraan, mungkin kelihata bagi publik, tapi tak betul-betul sejalan dengan kebutuhan riil,” ujarnya.

Wahyudi berujar situasi ini tak hanya terjadi di Lampung, tapi juga di banyak tempat lainnya. Pembangunan infrastruktur lebih banyak untuk hal-hal yang menurut politikus strategis membangun citra, tapi tidak untuk mendorong kemakmuran rakyat.

Wahyudi menilai Jokowi bermaksud baik untuk menanggani sesuatu yang vira. Tapi kalau hanya berbasis viral lalu ditanggapi, Wahyudi menilai pemerintah tak akan pernah menemukan cara yang sistematis untuk mengembangkan infrastruktur yang betul-betul sesuai peta kebutuhan di daerah.

Selain itu, kondisi ini juga dinilai menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, kepala daerah tidak betul-betul responsif. “Kalau sampai kemudian presiden turun tangan,” ujar Wahyudi.

Dinilai Keputusan Instan

Sementara itu pakar kebijakan publik yang juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan sepakat bahwa pemerintah pusat terlalu reaktif dalam keputusan mengambil perbaikan jalan rusak di Lampung.

Menurut dia, kebijakan publik tak boleh diputuskan dan diproses dengan cara instan seperti itu. “Karena viral kemudian baru pemerintah ambil tindakan,” kata Dedy saat dihubungi.

Sebenarnya, kata Jokowi, aksi pemerintah mendiamkan kondisi yang selama ini carut marut soal infrastrutkur jalan juga termasuk dalam kategori kebijakan. Oleh sebab itulah, masyarakat kemudian protes. Kebetulan protes datang dari Lampung.

Menurut Dedy, persoalan infrastruktur tentu saja terjadi di mana-mana. Bahkan dari data kementerian bisa dilihat provinsi yang punya jalan rusak lebih banyak dari Lampung. Sehingga, Dedy menyayangkan bahwa pemerintah mengambil alih secara instan dan tiba-tiba. “Sebaiknya jangan terburu-buru, dikaji dulu komprehensif, baru diambil tindakan,” kata dia.

Tapi di sisi lain, Dedy menilai bantuan dari pusat ini memang bisa saja memberi kepuasan ke masyarakat untuk janga pendek dan jalan keluar atas penantian bertahun-tahun masyarakat. Jokowi, kata dia, membuka realita tentang buruknya infrastruktur.

Akan tetapi, Dedy menyarankan agar kebijakan seperti ini harus tetap dikaji secara nasional. “Perlu diperiksa jangan-jangan banyak masalah yang sama di provinsi lain, jadi pusat merumuskan apa saja jalan ke depan untuk membenahi infrastruktur jalan,” ujarnya.

Sementara untuk infrastruktur jalan di Lampung, Dedy pun menilai banyak penyebab yang akhirnya menyebabkan kondisinya buruk. Di antaranya yaitu rendahnya political will dari kepala daerah, serta kepala daerah dan jajarannya bekerja standar minimalis. “Tak mau bekerja maksimal,” ujarnya.

Penyebab lain, kata dia, bisa saja ada pengelolaan anggaran yang sarat pemboroan. Sehingga, alasan keterbatasan anggaran dipakai sebagai penyebab jalan rusak. “Jadi variabelnya banyak, bukan dengan sekedar menjadikan anggaran sebagai alasan,” ujarnya. (wan/Tempo.co)

About Author