Fri. Jan 10th, 2025

IKN Tak Laku, LBP Gunakan Jasa Bule

Jokowi saat berkemah di lokasi IKN

Porosberita.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan mandor asing alias bule dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya lapor ke Presiden (Jokowi), pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus,” ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023) dikutip dari CNNIndonesia.com .

Luhut mengaku penunjukan mandor bule adalah bagian dari manuvernya usai diamanahkan Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Ia berdalih penunjukkan mandor asing murni sebatas demi kualitas pembangunan, bukan untuk menggoda para investor agar masuk ke IKN. Luhut juga tak menyebut ada desakan atau syarat khusus dari calon investor negara tertentu.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

“Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia,” ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

“Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN,” imbuhnya.Ia kecewa berat dengan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, Jokowi kudu memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang mendatangkan bule dengan alasan menjaga kualitas pembangunan IKN.

Rizal menyoroti kondisi penduduk Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan pekerjaan. Ia mengultimatum pemerintah untuk mengevaluasi penunjukan mandor asing tersebut, terlebih tidak ada dampak signifikan untuk mengundang investor.

Menurutnya, mahakarya IKN perlu dibangun oleh anak bangsa agar rasa memiliki atas ibu kota baru semakin kuat. Rizal juga membantah klaim Luhut soal jaminan kualitas jika IKN dimandori oleh bule.

“Yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan jangan sampai level buruh juga impor. Akan jadi preseden atau anggapan bahwa IKN itu dibangun oleh tenaga kerja asing, bukan dalam negeri. Sehingga rasa kepemilikan rakyat pun sangat rendah dengan IKN jika tetap strategi ini akan dilaksanakan,” tutur Rizal.

“Penggunaan mandor, level lebih rendah atau tinggi lagi tenaga kerjanya belum tentu efektif dan efisien. Apalagi yang dibangun infrastruktur strategis negara yang justru harusnya prioritas tenaga kerja domestik,” sambungnya.

Ia khawatir jika dalam pembangunan saja tidak menggunakan tenaga lokal, bagaimana IKN bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. Rizal meminta agar IKN sedari awal harus bisa mendongkrak perekonomian warga lokal.

Ia meminta Presiden Jokowi berpikir ulang soal masukan Luhut tersebut. Rizal meminta Jokowi meresapi sebuah pertanyaan mendasar, apakah IKN dibangun demi rakyat Indonesia atau justru untuk warga negara asing.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

“Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia,” jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut. (nto/CNNIndonesia.com)

About Author