Mekeng: Munaslub Bisa Bila Airlangga Senasib Setnov
Melkias Mekeng bersama Airlangga
Porosberita.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan isu menurunkan ketua umum Airlangga Hartarto dari jabatan lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) merupakan kepentingan segelintir elite yang ingin duduk di kabinet usai Pilpres 2024.
“Itu hanya kepentingan segelintir orang saja yang menginginkan Munaslub. Karena ini kan sudah mau pileg dan pilpres. Siapa yang menang dia bisa menentukan siapa yang di kabinet. Ujung-ujungnya cuma ke situ,” ujar Mekeng kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/7/2023).
“Ada kepentingan individual saja, tapi partai sih enggak mau. Kader di bawah juga enggak mau. Itu cuma elite saja yang kegatalan genit-genit. Kalau yang tidak puas (Airlangga) segala macam tuh biasa dalam hidup. Siapa sih yang bisa puas seratus persen? Presiden Jokowi saja enggak puas,” ujar Mekeng.
Mekeng mengingatkan mekanisme menyelenggarakan Munaslub tidak mudah dan harus memiliki dasar yang kuat untuk menurunkan Airlangga.
“Munaslub harus ada dasar yang kuat. Apa pelanggaran yang sudah dilakukan ketua umum? Yang punya hak suara itu DPD 1 dan DPD 2 pada saat Munaslub,” tuturnya.
Sentil Menteri Bahlil
Anggota DPR RI Komisi XI itu juga menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menilai partai berlambang pohon beringin itu sudah berada di lampu kuning. Bahlil juga telah mengisyaratkan siap diusung menjadi calon ketua umum Partai Golkar.
“Alah, lampu kuning. Dia ngomong doang, kerja apa? Kontribusi apa selama ini? Duit enggak, atribut enggak, capek enggak ngomong lagi lampu kuning. Yang kerja itu kader di bawah, jangan elite-elite duduk di atas lalu mau menentukan Munaslub partai. Enggak ada pokoknya,” kata dia.
Terkait lampu kuning, dia justru menilai Bahlil tak pernah turun ke bawah untuk membantu Partai Golkar dalam menaikkan elektabilitas.
“Kita kerja, bukan omongan yang bisa naikkan elektabilitas. Omongan si A si B itu apa. Mereka enggak pernah turun, enggak pernah kontribusi, enggak sibuk. Gayanya udah prihatin lah segala macam, kalau prihatin turun dong,” ucapnya.
Mekeng juga menyoroti pendapat Bahlil terkait menurunnya elektabilitas Partai Golkar yang kini menyentuh angka 6 persen saja. Bahlil mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran Airlangga tak langsung turun ke bawah.
“Dia (Airlangga) turun, tapi tidak bisa sampai ke bawah ke Kabupaten, ya mungkin karena waktunya. Tapi di banyak provinsi berapa kali ikut dalam konsolidasi menjangkau semua. Kan berjenjang, kepemimpinan itu harus dilakukan sampai ke tingkat desa, terus pengurus desa kecamatan ngapain?” ucapnya.
Dia juga menilai Bahlil belum tentu lebih baik dari pada Airlangga apabila terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar lewat jalur Munaslub.
Munaslub ada jika Airlangga senasib Setnov
Menurut Mekeng, tak ada urgensi menurunkan Airlangga. Dia lantas memberikan contoh mekanisme Munaslub dalam memberhentikan ketua umum partai pada 2017 saat menurunkan Setya Novanto (Setnov) dari jabatan ketum.
“Dulu Munaslub 2017 bisa karena Setya Novanto ada masalah hukum, setelah tersangka baru ada Munaslub. Kalau enggak ada masalah hukum juga enggak bakalan turun. Selama tidak ada masalah hukum terhadap Airlangga, enggak akan ada Munaslub. Kalau prihatin terhadap partai, turun,” tegasnya.
Mekeng juga mengingatkan ambisi Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi ketua umum bisa terjadi apabila Airlangga terjerat masalah hukum.
“Dia (Luhut) itu juga enggak mau cawe-cawe. Dia juga punya banyak kerjaan, sudah umur, dia tahu lah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat tiba-tiba ada masalah hukum dengan Pak Airlangga dan harus menentukan, ya boleh saja. Selama Airlangga aman-aman, dia juga enggak berminat kok,” kata dia.
Dewan pakar Golkar respons Jokowi
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengaku tak ikut cawe-cawe terkait persoalan internal Partai Golkar.
“Saya mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan masalah internal di Partai Golkar. Saya hormat dengan pernyataan Pak Presiden,” ujar Agung Laksono dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023) dikutip dari CNNIndonesia.com.
Agung menilai Jokowi sudah memahami dan menghormati keputusan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Ia menegaskan tak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) berdasarkan hasil Munas 2024.
“Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024,” tuturnya.
Anggota dewan pertimbangan presiden itu juga meminta seluruh kader Partai Golkar yang ingin menggantikan ketum partainya, Airlangga Hartarto untuk taat dan disiplin menunggu jadwal penyelenggaraan Munas 2024.
Sebelumnya, Jokowi membantah melakukan cawe-cawe di tengah prahara internal yang menerpa Partai Golkar baru-baru ini.
“Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi ketika ditanyakan soal adanya dugaan dirinya cawe-cawe di gejolak internal Golkar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023). (wan/CNNIndonesia.com)
About Author
