Buruh Serukan Pengibaran Bendera Putih Protes Negara Gagal
Porosberita.com, Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyerukan dan mendukung aksi-aksi para buruh dan pedagang untuk mengibarkan bendera putih sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan dan kegagalan negara mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.
“Kami juga menyerukan kepada seluruh federasi anggota KPBI dan seluruh massa buruh di seluruh Indonesia, untuk segera mengibarkan Bendera Putih. Kibarkan bendera putih di sekretariat, di pabrik, di pelabuhan, di perkebunan, di terminal, di bandara, di kantor-kantor, di hunian buruh dan di gang kampung,” kata Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah dalam keterangannya, Senin (2/7/2021).
Menurutnya, aksi mengibarkan Bendera Putih merupakan bentuk protes atas ketidakmampuan dan kegagalan negara mengatasi masalah pandemi dan krisis ekonomi.
Dia mencontohkan perilaku para pejabat yang tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan hidup rakyat saat pandemi. Para pejabat Justru cenderung kasar dan arogan terhadap rakyat miskin. Begitpun dengan para anggota DPR meminta fasilitas isoman spesial dengan biaya negara di saat rakyat bertaruh nyawa.
Ilhamsyah juga mengkritik seorang pejabat yang mengatakan pandemi sudah terkendali. Padahal saat itu semakin banyak rakyat yang meninggal karena fasilitas kesehatan yang kolaps. Beberapa pejabat memang pada akhirnya meminta maaf, tapi dia menilai tindakan itu seperti basa-basi yang kedaluwarsa.
Sementara, upaya vaksinasi yang berlangsung lambat dan tidak merata. Padahal, banyak tempat banyak rakyat semakin antusias untuk divaksin, malah kehabisan stok vaksin.
“Seluruh kegagalan pemerintah ini begitu kasat mata. Ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi, yang berbunyi: …melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ilhamsyah juga menilai pemerintah berusaha untuk berkelit dari penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah diwajibkan menjamin kebutuhan hidup warga selama karantina ketika ada wabah penyakit.
Menurutnya, pemerintah enggan menerapkan aturan tersebut bukan karena tidak punya dana yang cukup. Sebab, pemerintah memang tidak mau memprioritaskan kehidupan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
“Pemerintah menggunakan pendekatan ekonomi dalam mengatasi masalah kesehatan. Dan selama satu tahun lebih berjalan, pendekatan itu terbukti gagal dan menyakiti rakyat,” paparnya. (wan)