DPR Minta Pemerintah Alokasikan Sisa Anggaran Rp1,4 T Untuk Korban Gempa NTB
Porosberita.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah soal penanganan korban gempa di Nusa Tenggara barat (NTB) yang belum tuntas. Untuk itu, pemerintah diminta alokasikan sisa anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Fahri mengungkapkan saat ini masih banyak korban gempa yang hidup di tenda dan belum mendapatkan bantuan rumah di musim hujan.
“Harapan kita ingin sekali agar konsen dengan ini. Kan uangnya enggak terlalu banyak, paling banyak tadi cuma Rp1,4 triliun, sisanya itu. Sudahlah suruh cairkan saja. Kalau ada gempa begini dalam perpektif pembiayaan kita sebut ini adalah dukungan sedekah,” ujar Fahri usai rapat dengan BNPB di DPR, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Fahri pun meminta agar bantuan harus terealisasi dengan cepat. Sebab kondisi pengungsi masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.
“Tadi Pemda kita hadirkan langsung karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan Alhamdulliah atas insiatif kepala BNPB akan dilanjutkan dengan satu rapat teknis supaya Pemda kalau pulang ke daerah bisa menjawab,” jelas Fahri.
Fahri menandaskan dalam pencairan anggaran terlalu banyak prosedur. Padahal ketika orang terkena bencana tak ada prosedurnya. Tapi tiba-tiba korban jatuh miskin karena tiba-tiba kehilangan rumah dan segalanya.
“Pokoknya berdasarkan alokasi yang sudah ada transfer saja dulu, lalu kemudian yang Rp1,4 sisa itu transfer saja lagi, ini kan orang untuk orang susah,” kata Fahri.
Ditambahkan fahri, korban gempa yang dekat jalan saja belum terbantu. Apalagi mereka yang berada di pedalaman.
“Kan Pak Jokowi ngangkat itu buku tabungan dan dia bilang besok akan di transfer, transfer saja langsung, nanti yang pantau Pemda. Pemdanya baik-baik kok jangan nanti kemudian saling curiga, akan mencuri, korupsi. Percaya saja. Itulah gara-gara ini dibikin prosedural orang jadi enggak kesentuh,” kata Fahri.
Berikut kesimpulan rapat antara pimpinan DPR dengan BNPB dan perwakilan kementerian:
1. Tim Pengawas DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB sehingga pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dapat segera diselesaikan dengan memperhatikan aspek kesehatan
2. Tim Pengawas DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan validasi dan verifikasi data penerima dana stimulan berdasarkan usulan terbaru dari pemerintah daerah beserta penyederhanaan persyaratan pembangunan rumah.
3. Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima program PKH, PBI, JKN, dan program jaring pengaman sosial lainnya sehingga korban bencana yang berhak dapat mengakses seluruh program bantuan sosial yg dimaksud.
4. Tim Pengawas DPR RI meminta Pemerintah memperbanyak lembaga keuangan (bank) selain BRI dan meminta agar bank tidak menjadi lembaga verifikasi.
5. Tim Pengawas DPR RI
menganggap perlu penerbitan Perpu terkait Penanggulan Bencana untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan dampak bencana. (wan)
About Author
