Wed. Jul 9th, 2025

MPR Desak Presiden Tolak TKA Asal China ke Konawe, Sultra Di Tengah Pandemi Corona

Syarief Hasan

Porosberita.com, Jakarta – Ditengah pandemi Corona yang mengakibatkan banyak rakyat kehilangan pekerjaan, tersiar kabar akan masuk 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke  perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menyikapinya, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak Presiden RI Joko Widodo menolak keras rencana tersebut. Pasalnya, jika 500 TKA asal China ini masuk ke Konawe, maka  akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Corona.

“Tentu ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan oleh masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi,” tegas Syarief, Sabtu (2/5/2020).

Apalagi, lanjut Syarief, China merupakan negara yang menjadi episentrum Covid-19. Sementara, pemerintah bersama rakyat Indonesia tengah berjuang keras melawan penyebaran Virus Corona yang telah menelan ratusan korban jiwa dan puluhan ribu masih terpapar.

Diketahui, hingga Jumat (1/5/2020) kemarin,  jumlah pasien positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia telah mencapai 10.551 kasus. Dari jumlah itu, pasien sembuh  berjumlah 1.591 orang dan meninggal dunia 800 orang.

Untuk itu, Syarief mendesak Jokowi untuk menolak keras kedatangan 500 TKA asal China ke Konawe, Sultra. “Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana tersebut. Saya khawatir bila diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Apalagi TKA tersebut berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi,” paparnya.

Syarief menambahkan bangsa Indonesia pada intinya tidak menolak atau diskriminatif terhadap TKA termasuk dari China. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerima TKA. (wan)

About Author