Sri Mulyani : Proyek Pemerintah Pusat Kerap Ditolak Pemda Karena Tak Sesuai Kebutuhan
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Porosberita.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja kementerian dan lembaga kerap tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah (Pemda). Termasuk pembangunan infratsruktur sering ditolak Pemda karena tidak dibutuhkan masyarakat.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa soal ketidaksinkronan antara belanja barang kementerian dan Lembaga dengan kebutuhan masyarakat atau Pemda itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akibatnya, lanjut Sri Mulyani, Pemda kerap menolak barang tersebut. “Pemda tidak mau menerima karena kalau diterima harus memelihara, dan itu bukan barang yang dia minta,” kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR , Selasa, 23 Juni 2020.
Selaib belanja barang, kata Sri Mulyani, juga kerap terjadi dalam pembangunan infrastruktur. Akibatnya juga sama, Pemda menolak menerima infratsruktur yang merupakan program pemerintah pusat.
“Sering muncul. Kementerian membangun suatu infrastruktur, saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemdanya, pemdanya bilang saya tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” jelasnya.
Semua persoalan itu yang kemudian dipermasalahkan oleh BPK. Sebab, BPK pun akhirnya menilai belanja yang dilakukan pemerintah pusat kerap tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.
Untuk itu, Sri Mulyani menyarankan perluanya memperbaiki kualitas anggaran dengan cara redesain sistem penganggaran. Sehingga, efisiensi dan efektifitas belanja bisa dimaksimalkan. (nto)
About Author
