Wed. Aug 4th, 2021

Wapres JK Tegaskan Tak Perlu Darurat Militer di Papua

KKB di Papua

Porosberita.com, Jakarta — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tidak perlu darurat militer untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, pembangunan di Papua tetap berjalan dan ada pertimbangan kemanusiaan.

“Ini kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi harus tentu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ,” kata Wapres kepada wartawan di Kantornya,  Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurut JK, tuntutan KKB untuk memerdekakan diri dari Indonesia, tidak akan dikabulkan oleh Pemerintah apa pun alasannya. Terlebih, semua tuntutan yang sebeumnya disuarakan sudah dipenuhi.

“Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi? Maksudnya ya kalau kita berunding apa pun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan, tentu itu tidak bisa (diberikan),” tegasnya.

JK menyatakan  Pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom lain.

“Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa gubernur atau bupati hanya asli Papua,” jelasnya..

Selain itu, lanjt JK, Pemerintah juga sudah memberikan kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, diantaranya anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.

“Kalau  lainnya seperti di Jawa, di Sulawesi, paling tinggi ‘average’-nya Rp2 juta per kapita. Di sana  bisa Rp10 juta, karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp18 triliun,” terang JK.

Sebelumnya diberitakan, serangan terhadap anggota TNI kembali terjadi di Nduga, Papua pada Kamis (7/3/2019) hingga menewaskan tiga prajurit TNI yang saat itu sedang melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur TransPapua Wamena-Mumugu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebut serangan yang dilakukan KKB tersebut tergolong gerakan separatis karena tuntutan mereka adalah merdeka dari NKRI.  (wan)