Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengajak para pakar dan pengamat untuk memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kebijakan pemerintah. Dalam pernyataannya, Pigai menekankan bahwa meskipun kritik terhadap kekurangan pemerintah sangat diperlukan, hal tersebut tidak boleh mengabaikan capaian dan manfaat dari program-program yang dirasakan oleh masyarakat.
Pigai menegaskan bahwa masukan serta evaluasi yang tajam terhadap pelaksanaan kebijakan adalah bagian yang sah dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, penting untuk memberikan penilaian yang adil dan seimbang agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh. "Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ungkap Pigai di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.
Kritik dan Tuntutan Mundur
Pigai juga menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika kritik yang dilontarkan berujung pada tuntutan untuk mundur dari jabatannya, asalkan penilaian tersebut dilakukan secara objektif. "Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," tambahnya.
Respon Terhadap Kritik Prabowo dan Mahfud MD
Pernyataan Pigai ini muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pidato pada HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada 18 September, Prabowo mengkritik kelompok pakar yang dianggapnya sering menyebarkan fitnah. Ia menekankan pentingnya kejujuran intelektual dan mengungkapkan bahwa "saking pintarnya jadi goblok".
Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengakui bahwa ada beberapa pakar atau profesor yang tidak memenuhi standar kepakaran. Namun, ia juga menegaskan bahwa pejabat negara, termasuk presiden, tidak luput dari kekurangan yang sama, meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik.
Pigai kemudian meluruskan bahwa publik tidak seharusnya menggeneralisasi kritik Prabowo kepada semua akademisi atau pakar. Menurutnya, sindiran tersebut lebih ditujukan kepada kelompok yang terlibat dalam ranah pasca-kebenaran. "Ini hanya 'post-truth' aja yang Pak Prabowo bilang. Tidak semua, ya. 'Post-truth', ya. 'Post-truth' itu kan orang yang ramai-ramai membungkam kebenaran, orang yang ramai-ramai mematikan kebenaran, orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tapi dia munculkan atau dia menciptakan kebohongan," jelas Pigai. Ia menambahkan bahwa kelompok ini aktif menciptakan narasi yang menutupi kenyataan dan beroperasi di media sosial.
