Dicky Budiman mengungkapkan kritik terhadap pengurangan anggaran untuk intervensi gizi daerah yang dianggap dapat mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Anggaran pencegahan stunting yang dialokasikan dalam APBD mengalami penurunan drastis dari Rp28,4 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp20,2 triliun pada tahun 2026. Pemotongan anggaran untuk layanan kesehatan ibu dan anak ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi balita di seluruh Indonesia.
Pemerintah daerah dinilai mengambil langkah berbahaya dengan terus memangkas alokasi anggaran untuk intervensi gizi dan stunting. Dicky Budiman, yang juga merupakan peneliti dan dosen Kebijakan Kesehatan di Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI, mengkritik tren penanganan stunting yang semakin terkesan tidak terarah dan tanpa dasar empiris. Ia menilai bahwa pemerintah saat ini tampak bekerja tanpa pedoman yang jelas dalam menangani masalah stunting di Indonesia.
Pemotongan Anggaran yang Mengkhawatirkan
Dicky menegaskan bahwa meskipun prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 19,8 persen di tahun 2024, angka tersebut tidak mencerminkan pencapaian yang nyata. "Prevalensi stunting nasional memang turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen di 2024. Tapi setelah itu kita bekerja tanpa cermin. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilaksanakan pada 2025, dan hingga kini belum ada angka nasional hasil pengukuran terbaru. Angka 18,8 persen yang beredar itu target, bukan capaian," jelasnya pada Selasa (29/9/2026).
Peringatan Dicky ini sejalan dengan kondisi fiskal yang memprihatinkan di daerah. Laporan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2026 menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk intervensi gizi pencegahan stunting di APBD terus mengalami penurunan signifikan. Setelah mencapai Rp28,4 triliun pada tahun 2024, anggaran tersebut turun menjadi Rp26,3 triliun pada tahun 2025, dan akhirnya hanya tersisa Rp20,2 triliun pada tahun 2026. Selain itu, realisasi penyerapan anggaran di daerah juga tidak pernah mencapai 100 persen karena masalah kelembagaan dan perencanaan yang tidak efisien.
Dampak Jangka Panjang yang Mengancam
Dicky mengingatkan bahwa pemotongan layanan seperti pemeriksaan kehamilan, penyediaan alat ukur pertumbuhan, dan konseling gizi dapat menimbulkan dampak yang tidak terlihat secara langsung. Ia menekankan bahwa stunting merupakan hasil akumulatif dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). "Dampak pemotongan layanan baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian, saat anak yang terdampak sudah terlambat untuk diselamatkan," tegasnya.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 17,5 persen pada tahun 2026 dan 14,2 persen pada tahun 2029. Namun, Dicky menegaskan bahwa target tersebut akan menjadi tidak berarti jika layanan dasar untuk ibu dan anak terus tergerus akibat pemotongan anggaran. Ia mendesak agar perlindungan anggaran untuk layanan gizi difokuskan secara masif, terutama di enam provinsi yang menanggung separuh dari total beban balita stunting di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Banten.
Lebih lanjut, Dicky meminta pemerintah untuk mengubah cara pandang dalam menilai keberhasilan penanganan gizi buruk. Ukuran keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari penyerapan anggaran atau formalitas administratif, tetapi harus berdasarkan cakupan layanan yang nyata dan indikator kesehatan anak yang dapat diandalkan. "Ukuran keberhasilan perlu bergeser dari sekadar serapan anggaran ke cakupan layanan dan hasil pada anak, disertai data rutin yang dapat dipercaya di antara dua survei," pungkasnya.
