Keliru, Video Kapolri Sebut Penyadapan Telepon Melibatkan Pihak Asing

Sebuah rekaman video beredar luas di media sosial Facebook dan menarik perhatian warganet sejak Senin, 9 November 2026. Unggahan tersebut mengeklaim bahwa penyadapan telepon terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan konspirasi yang melibatkan negara asing serta dikategorikan sebagai tindakan makar. Konten tersebut dibagikan oleh sejumlah akun seperti Publik Bicara, Madyy Rhopp, dan Halaman Sebelah dengan berbagai narasi tambahan. Hingga pertengahan November 2026, peredaran video berdurasi 56 detik itu masih terpantau aktif di platform digital.

Dalam video yang viral tersebut, tampak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenakan seragam dinas kepolisian sedang menyampaikan keterangan pers. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, rekaman itu sebenarnya memperlihatkan penjelasan mengenai dugaan keterlibatan pihak asing dalam sembilan puluh delapan kasus korporasi. Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Topik utama yang dibahas saat itu adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.

Rekaman asli dari pernyataan Kapolri tersebut sebelumnya telah diunggah oleh kanal YouTube MerdekaDotCom dengan judul tentang perusahaan negara tetangga yang terlibat karhutla. Saluran YouTube Tribun Medan TV juga melaporkan hal serupa terkait penjelasan Kapolri mengenai tersangka kasus karhutla. Kantor berita Antara turut memberitakan bahwa pihak kepolisian masih mendalami indikasi keterlibatan korporasi asing dalam perkara kebakaran hutan. Penyelidikan intensif terus dilakukan oleh penyidik untuk memilah pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jajarannya masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak luar yang terlibat. Meski demikian, pihak kepolisian belum merinci secara mendalam identitas maupun bentuk keterlibatan pihak asing tersebut. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Suyudi saat memberikan keterangan kepada awak media di lingkungan istana kepresidenan. Fokus utama dari penjelasan tersebut murni membahas penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan, bukan masalah penyadapan komunikasi.

Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses data. Ketiga perwira tinggi kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut meliputi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kasus hukum yang menjerat para perwira tinggi tersebut menjadi sorotan publik luas dalam beberapa pekan terakhir. Penanganan perkara ini dilakukan secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di institusi kepolisian.

Terkait narasi makar yang disematkan dalam unggahan media sosial, pemerintah memberikan tanggapan resmi untuk meluruskan informasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa belum ada indikasi makar. Penegasan tersebut disampaikan karena pasal yang dikenakan kepada para tersangka berkaitan dengan akses ilegal serta penyadapan. Proses hukum berjalan murni atas dugaan tindak pidana penyadapan, tanpa ada kaitan dengan upaya makar terhadap negara.

Pemeriksaan mendalam terhadap konteks video membuktikan bahwa narasi yang disebarkan di media sosial sangat menyesatkan. Video asli yang membahas penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan dipelintir sedemikian rupa untuk menciptakan disinformasi. Pemilik akun media sosial sengaja mengubah konteks pembicaraan demi membangun opini keliru di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan digital dalam menyaring setiap informasi yang beredar di dunia maya.

Kesimpulan dari penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim keterlibatan asing dalam penyadapan telepon presiden adalah tidak benar. Informasi tersebut dikategorikan sebagai konten dengan konteks yang keliru atau missing context. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian informasi sebelum membagikannya kembali di berbagai platform digital. Langkah verifikasi mandiri sangat diperlukan guna mencegah penyebaran berita bohong yang dapat memicu keresahan publik.

#CekFakta #KabarTerkini #LiterasiDigital

Sumber: CekFakta.com - Cek Fakta

Gambar Ilustrasi: Kabar Netizen Terkini