🔴 Breaking
Nasional

Legislator Sebut Badak Jawa Mampu Bertahan dari Letusan Krakatau 1883

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan Badak Jawa terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Ia meminta pemerintah menghentikan sementara proses relokas...

Admin Poros Berita

Penulis

17 November 2026
13 kali dibaca
Legislator Sebut Badak Jawa Mampu Bertahan dari Letusan Krakatau 1883
Legislator Sebut Badak Jawa Mampu Bertahan dari Letusan Krakatau 1883
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan bahwa Badak Jawa terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau yang memicu kegelapan dunia serta pendinginan global pada tahun 1883. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada hari Selasa, menegaskan ketahanan satwa bercula satu itu hingga kondisinya terancam punah saat ini. Peristiwa letusan purba tersebut sebelumnya telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Pulau Jawa dan Sumatera akibat semburan abu vulkanik serta terjangan tsunami raksasa. Keberhasilan bertahan hidup selama 143 tahun berlalu menunjukkan daya adaptasi luar biasa dari mamalia besar yang kini menjadi perhatian dunia konservasi.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan perlunya penelitian mendalam untuk mengetahui alasan pasti badak purba bisa bertahan dari keganasan dampak letusan serta pemanasan global. Kajian komprehensif tersebut dinilai penting guna menjawab wacana pemindahan habitat satwa dilindungi dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Kawasan TNUK sendiri ditegaskan sebagai satu-satunya rumah serta habitat terakhir di dunia bagi kelangsungan hidup satwa berstatus nama latin rhinoceros sondaicus itu. Lemparan wacana pemindahan habitat tanpa riset mendalam dikhawatirkan dapat memicu reaksi keras dari dunia internasional.

Satwa paling langka di bumi ini telah mendapatkan perlindungan ketat dari berbagai lembaga serta perjanjian konservasi tingkat global. Organisasi internasional IUCN menempatkan mamalia endemik tersebut dalam kategori kritis atau terancam punah karena populasinya yang sangat sedikit. Selain itu, spesies ini masuk dalam Apendiks CITES yang melarang keras segala bentuk perdagangan internasional atas tubuh atau bagian satwa tersebut. Penetapan wilayah Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO turut memperkuat status hukum kawasan itu sebagai Habitat Warisan Dunia yang wajib dijaga.

Perlindungan hukum di tingkat nasional juga diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beleid tersebut melarang setiap orang menangkap, melukai, membunuh, maupun memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dengan ancaman pidana. Penguatan regulasi berlanjut lewat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar yang menetapkan badak jawa wajib dilindungi. Aturan Menteri LHK juga memberikan pengamanan ekstra bagi flora fauna endemik serta ekosistem hutan hujan dataran rendah tersisa di Jawa Barat dan Banten.

Gagasan pemindahan habitat sebelumnya diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Turki. Hashim beralasan kawasan Ujung Kulon rawan terdampak bencana gempa bumi, tsunami, serta aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Usulan pembentukan populasi cadangan atau second habitat itu bertujuan agar spesies langka tersebut memiliki kantong kehidupan lain. Namun, rencana relokasi ini menuai perdebatan di tengah masyarakat adat dan kalangan legislatif yang menginginkan kejelasan data ekologis.

Menanggapi wacana tersebut, Alex Indra Lukman meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi badak jawa. Penghentian ini harus dilakukan sampai seluruh kajian ilmiah, analisis risiko ekologis, serta aspek pendanaannya dibuka secara transparan kepada publik. Perlindungan terhadap satwa langka tidak boleh dijadikan alasan yang justru memicu ketidakpastian atas masa depan habitat aslinya. Kepastian hukum dan keselamatan satwa harus menjadi prioritas utama sebelum mengambil langkah kebijakan strategis di masa mendatang.

Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, perdebatan mengenai translokasi satwa langka ini turut melibatkan berbagai tanggapan dari elemen masyarakat. Tetua adat Badui sebelumnya juga sempat menyuarakan agar pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi badak bercula satu tersebut. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menilai kawasan Alas Purwo memiliki potensi untuk dikaji sebagai habitat kedua badak jawa. Berbagai pandangan berbeda ini menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap kelestarian mamalia purba yang menjadi simbol kekayaan hayati Indonesia.

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri terletak di Semenanjung Ujung Kulon pada bagian paling barat Pulau Jawa. Wilayah konservasi tersebut awalnya meliputi kawasan Krakatau serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeuleum, Pulau Peucang, dan Pulau Panaitan. Luas keseluruhan kawasan suaka alam tersebut mencapai 1.206 kilometer persegi untuk menjamin ruang gerak satwa. Pemerintah bersama para pegiat lingkungan terus memantau perkembangan populasi agar warisan alam dunia ini tidak punah ditelan zaman.

#BadakJawa #UjungKulon #KonservasiAlam

Sumber: ANTARA News - Terkini (Umum)

Foto: ANTARA News - Terkini (Umum)

Artikel Terkait