Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, memberikan pernyataan resmi mengenai penggeledahan yang berlangsung di ruang kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) serta Direktur Jenderal Cipta Karya. Kejadian ini mencuat ke permukaan pada awal bulan ini, ketika penyidik dari Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan kasus yang belum dipublikasikan secara detail.
Dalam penjelasannya, Dody Hanggodo menyatakan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami akan bersikap kooperatif kepada pihak berwenang dalam proses penyelidikan ini,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum dan transparansi.
Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang melibatkan proyek-proyek yang ditangani oleh kedua direktorat tersebut. Meskipun belum ada rincian spesifik mengenai objek yang dicari oleh tim investigasi, keberadaan penggeledahan ini menimbulkan perhatian publik yang cukup besar. Dody menambahkan bahwa pihaknya berusaha untuk menjaga integritas semua pegawai kementerian dan akan melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Seorang sumber di Kementerian PU yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami semua merasa terkejut, tetapi kami percaya bahwa semua tindakan yang diambil adalah demi kebaikan.” Sumber tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang terlibat dalam kasus yang ditelusuri, dan semua pegawai siap memberikan informasi yang dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Dody juga mengimbau masyarakat untuk tidak cepat mengambil kesimpulan sebelum adanya putusan hukum yang jelas. “Kami berharap agar semua pihak dapat memberikan waktu kepada kami untuk bekerja sama dengan aparat hukum,” tambah Dody, menekankan bahwa kementerian akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya meskipun situasi ini berlangsung.
Penggeledahan di Kementerian PU ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di berbagai sektor. Menyangkut hal ini, Dody berharap bahwa proses hukum yang berjalan akan mampu memperjelas situasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
Ke depannya, kementerian akan terus memberikan informasi terkini kepada publik seiring dengan perkembangan dari kasus ini. Dody memastikan bahwa setelah penyelidikan selesai, pihaknya akan melaporkan hasilnya untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pekerjaan Umum.
