Berlangganan →
🔴 Live
Pelantikan Andi Rahadian sebagai Duta Besar LBBP oleh Presiden Prabowo Subianto: Sebuah Langkah Diplomasi Baru Dugaan Aksi Penjatuhan Presiden: MPSI Laporkan Usulan Tidak Konstitusional Mendagri dan Pejabat Pemerintah Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulut KCIC Mengkritik Tindakan Penumpang yang Menahan Pintu Kereta Cepat Whoosh ADB Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,2% pada 2026 Polda Metro Jaya Terus Selidiki Laporan Dugaan Ajakan Makar oleh Saiful Mujani Persiapan Akreditasi PGMI UIN Saizu: Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pentingnya Waspada Terhadap Kanker Ginjal di Kalangan Generasi Muda Kejadian Tragis di Cibitung: Penemuan Jasad Wanita Mengguncang Masyarakat Bekasi Menteri Dody Hanggodo Berikan Klarifikasi Terkait Penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum Pelantikan Andi Rahadian sebagai Duta Besar LBBP oleh Presiden Prabowo Subianto: Sebuah Langkah Diplomasi Baru Dugaan Aksi Penjatuhan Presiden: MPSI Laporkan Usulan Tidak Konstitusional Mendagri dan Pejabat Pemerintah Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulut KCIC Mengkritik Tindakan Penumpang yang Menahan Pintu Kereta Cepat Whoosh ADB Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 5,2% pada 2026 Polda Metro Jaya Terus Selidiki Laporan Dugaan Ajakan Makar oleh Saiful Mujani Persiapan Akreditasi PGMI UIN Saizu: Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pentingnya Waspada Terhadap Kanker Ginjal di Kalangan Generasi Muda Kejadian Tragis di Cibitung: Penemuan Jasad Wanita Mengguncang Masyarakat Bekasi Menteri Dody Hanggodo Berikan Klarifikasi Terkait Penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum
Ekonomi

Menteri Dody Hanggodo Berikan Klarifikasi Terkait Penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengemukakan responsnya atas penggeledahan yang dilakukan di Kementerian, mencakup ruang kerja Ditjen SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Raihan Fadhila 10 April 2026 7 pembaca
Menteri Dody Hanggodo Berikan Klarifikasi Terkait Penggeledahan di Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, memberikan pernyataan resmi mengenai penggeledahan yang berlangsung di ruang kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) serta Direktur Jenderal Cipta Karya. Kejadian ini mencuat ke permukaan pada awal bulan ini, ketika penyidik dari Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan kasus yang belum dipublikasikan secara detail.

Dalam penjelasannya, Dody Hanggodo menyatakan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kami akan bersikap kooperatif kepada pihak berwenang dalam proses penyelidikan ini,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum dan transparansi.

Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang melibatkan proyek-proyek yang ditangani oleh kedua direktorat tersebut. Meskipun belum ada rincian spesifik mengenai objek yang dicari oleh tim investigasi, keberadaan penggeledahan ini menimbulkan perhatian publik yang cukup besar. Dody menambahkan bahwa pihaknya berusaha untuk menjaga integritas semua pegawai kementerian dan akan melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Seorang sumber di Kementerian PU yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Kami semua merasa terkejut, tetapi kami percaya bahwa semua tindakan yang diambil adalah demi kebaikan.” Sumber tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang terlibat dalam kasus yang ditelusuri, dan semua pegawai siap memberikan informasi yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Dody juga mengimbau masyarakat untuk tidak cepat mengambil kesimpulan sebelum adanya putusan hukum yang jelas. “Kami berharap agar semua pihak dapat memberikan waktu kepada kami untuk bekerja sama dengan aparat hukum,” tambah Dody, menekankan bahwa kementerian akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya meskipun situasi ini berlangsung.

Penggeledahan di Kementerian PU ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di berbagai sektor. Menyangkut hal ini, Dody berharap bahwa proses hukum yang berjalan akan mampu memperjelas situasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Ke depannya, kementerian akan terus memberikan informasi terkini kepada publik seiring dengan perkembangan dari kasus ini. Dody memastikan bahwa setelah penyelidikan selesai, pihaknya akan melaporkan hasilnya untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pekerjaan Umum.

Artikel Terkait


Sumber: www.liputan6.com