🔴 Breaking
Nasional

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pimpinan DPR Bahas Arah Baru UU Pertahanan Negara

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu pimpinan DPR RI membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan strategis terkini....

Admin Poros Berita

Penulis

19 November 2026
17 kali dibaca
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pimpinan DPR Bahas Arah Baru UU Pertahanan Negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pimpinan DPR Bahas Arah Baru UU Pertahanan Negara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Jakarta pada hari Kamis. Pertemuan strategis ini diadakan untuk memperbarui regulasi pertahanan agar lebih selaras dengan dinamika keamanan dan kebutuhan zaman sekarang. Kehadiran para pimpinan lembaga legislatif tersebut menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam memperkuat payung hukum pertahanan nasional. Diskusi ini juga menjadi langkah awal yang penting bagi sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan parlemen.

Undang-Undang Pertahanan yang saat ini berlaku dinilai sudah terlalu lama dan belum pernah mengalami penyempurnaan sejak disahkan bertahun-tahun lalu. Di sisi lain, peraturan terkait Tentara Nasional Indonesia sudah lebih dulu melalui proses revisi oleh pembuat undang-undang. Kondisi tersebut melatarbelakangi urgensi pembaruan regulasi agar kerangka hukum pertahanan nasional menjadi jauh lebih komprehensif. Pembaharuan ini dipandang krusial demi menjawab berbagai tantangan zaman yang terus berkembang secara dinamis di tingkat nasional maupun regional.

Salah satu substansi utama yang dinilai mendesak untuk dimasukkan ke dalam rancangan revisi adalah penegasan mengenai strategi pertahanan negara. Saat ini, arah kebijakan pertahanan Indonesia secara konsisten mengusung konsep pertahanan yang bersifat defensif aktif. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada kesiapan menjaga wilayah teritorial serta perlindungan kepentingan nasional secara menyeluruh. Konsep ini memastikan bahwa negara tidak memiliki tujuan untuk melakukan agresi atau menyerang wilayah kedaulatan negara lain.

Prinsip defensif aktif tersebut ternyata belum diatur secara eksplisit di dalam undang-undang pertahanan yang berlaku pada masa sekarang. Oleh karena itu, perumusan aturan hukum yang lebih tegas menjadi kebutuhan mendasar dalam materi revisi undang-undang mendatang. Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi intensif bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan dari pihak legislatif sangat dibutuhkan guna memastikan setiap kebijakan pertahanan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan bangsa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum diskusi awal untuk merumuskan penyempurnaan regulasi agar semakin responsif. Pihaknya menyatakan bahwa gagasan besar ini bertujuan agar negara mampu bertindak lebih sigap menghadapi berbagai situasi masa kini. Kepastian mengenai arah kebijakan yang tidak bersifat menyerang juga kembali ditekankan secara tegas dalam pembahasan tersebut. Pimpinan Komisi I memastikan fokus utama tetap pada kesiapsiagaan teritorial tanpa mengusung misi ofensif sama sekali.

Langkah konkret selanjutnya dari sinergi antara pemerintah dan parlemen ini adalah pembentukan kelompok kerja dari masing-masing instansi. Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR sepakat untuk menyiapkan tim ahli dari pihak mereka masing-masing. Tim khusus tersebut bertugas mengkaji dan menyusun substansi konsep revisi undang-undang secara mendalam dan komprehensif. Kehadiran para tenaga ahli diharapkan mampu mempercepat proses penyusunan draf aturan secara matang dan tepat sasaran.

Perkembangan pembahasan regulasi ini mendapat perhatian luas mengingat pentingnya stabilitas keamanan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penyesuaian hukum pertahanan akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi operasional di lapangan. Masyarakat tentu berharap proses penyempurnaan undang-undang ini dapat berjalan lancar tanpa menemui hambatan berarti. Sinergi yang solid antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci utama keberhasilan reformasi regulasi tersebut.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan agar seluruh perumusan materi revisi Undang-Undang Pertahanan dapat segera diselesaikan. Proses perampungan draf tersebut diharapkan rampung pada akhir tahun ini agar tahapan revisi resminya bisa langsung berjalan pada tahun depan. Berbagai pihak optimis bahwa target waktu tersebut dapat tercapai melalui kerja sama yang erat. Seluruh rangkaian pembahasan ini didedikasikan sepenuhnya demi kepentingan penguatan sistem pertahanan negara ke depan.

#UUPertahanan #Kemenhan #DPRRI

Sumber: ANTARA topnews

Foto: ANTARA topnews

Artikel Terkait