Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencananya untuk melakukan tindakan tegas terhadap sekolah swasta yang masih memungut biaya meskipun mereka seharusnya menyediakan pendidikan gratis. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam sebuah acara di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Pramono memberikan tanggapan ini sebagai reaksi terhadap perhatian yang diberikan oleh DPRD DKI Jakarta mengenai pelaksanaan program sekolah gratis di beberapa sekolah swasta di Jakarta. Dia menegaskan, "Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu."
Rincian Sanksi Masih Belum Jelas
Walaupun Pramono telah menyatakan niatnya untuk menindak sekolah-sekolah tersebut, dia belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk sanksi atau tindakan yang akan diambil terhadap sekolah yang terbukti masih memungut biaya dari siswa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah provinsi.
Keterlibatan DPRD dalam Pelaksanaan Program
Pramono juga menekankan bahwa pelaksanaan program sekolah swasta gratis tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia berpendapat bahwa penerapan program ini perlu dibahas bersama DPRD DKI Jakarta sebagai mitra dalam penganggaran dan pengawasan. "Untuk sekolah gratis, komisi yang berwenang di DPRD segera akan saya terima secara official karena memberikan fasilitas sekolah gratis itu tidak mungkin sendirian oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi harus bersama-sama dengan DPRD," tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa pembahasan dengan DPRD DKI juga akan berpengaruh pada jumlah sekolah atau penerima program sekolah gratis yang akan ditambahkan pada tahun berikutnya. "Untuk tahun depan, berapa (sekolah swasta gratis) yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan yang bersama," tutupnya.
