🔴 Breaking
Nasional

Program Penjaminan Polis Dimulai 2028, OJK dan LPS Siapkan Pertukaran Data

Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data guna mempersiapkan Program Penjaminan Polis yang dimulai selambat-lambatnya Januari 2028.

Admin Poros Berita

Penulis

18 November 2026
12 kali dibaca
Program Penjaminan Polis Dimulai 2028, OJK dan LPS Siapkan Pertukaran Data
Program Penjaminan Polis Dimulai 2028, OJK dan LPS Siapkan Pertukaran Data
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil langkah konkret dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP). Kedua lembaga tersebut resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data yang berlangsung di Bali pada hari Selasa. Kerja sama ini menjadi landasan penting bagi kelancaran koordinasi antarlembaga sebelum program perlindungan tersebut mulai diselenggarakan secara penuh. Penyelenggaraan program ini sendiri dijadwalkan akan mulai berjalan paling lambat pada bulan Januari 2028.

Penandatanganan dokumen petunjuk pelaksanaan tersebut dilakukan langsung oleh pejabat tinggi dari kedua belah pihak di Pulau Dewata. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, hadir bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba. Perjanjian operasional ini ditandatangani pada tanggal 17 November di hadapan para pemangku kepentingan terkait. Kesepakatan ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS yang sudah terjalin sebelumnya pada 14 September 2023.

Persiapan matang melalui koordinasi yang kuat antarlembaga dianggap sebagai kunci utama dalam menyukseskan program besar ini. Landasan hukum penyelenggaraan program tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Perubahan Sektor Keuangan. Aturan itu kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memperkuat mandat pengawasan sektor keuangan nasional. Kesiapan data yang akurat dari awal persiapan menjadi faktor penentu keberhasilan pengamanan industri asuransi di tanah air.

Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa penandatanganan petunjuk pelaksanaan ini merupakan sebuah kemajuan besar dalam mengimplementasikan amanat undang-undang terkait. Melalui kehadiran program penjaminan tersebut, perlindungan bagi setiap pemegang polis diharapkan bisa semakin kuat. Selain itu, langkah ini diyakini mampu terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional secara keseluruhan. Penyelenggaraan program ini memiliki tujuan utama untuk melindungi peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan bisnis.

Mekanisme pertukaran data dirancang secara dua arah untuk mengakomodasi kebutuhan pengawasan masing-masing institusi negara. Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan data pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan guna menilai status kepesertaan perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi hasil surveilans serta tingkat kepatuhan dari pihak LPS. Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan program, mulai dari persiapan awal, pendaftaran kepesertaan, hingga proses resolusi dan likuidasi.

Petunjuk pelaksanaan tersebut juga mengatur secara rinci mengenai penunjukan petugas penghubung di masing-masing lembaga terkait. Pengaturan itu mencakup jenis data yang harus diserahkan, periode pelaporan, batas waktu penyampaian, hingga media pertukaran yang digunakan. Berbagai ketentuan teknis yang belum tercantum di dalamnya dapat disepakati kembali melalui Forum Koordinasi OJK-LPS. Keseluruhan sistem pertukaran informasi ini dirancang sedemikian rupa agar tetap efisien tanpa menambah beban pelaporan bagi para pelaku industri asuransi.

Aspek kerahasiaan dan keamanan informasi pengawasan menjadi hal yang sangat ditekankan dalam implementasi kerja sama tersebut. Data yang dipertukarkan melibatkan informasi pengawasan yang bersifat sensitif sehingga kualitas dan keamanannya wajib dijaga bersama. Langkah pengamanan data yang ketat diperlukan agar proses pengawasan berjalan lancar tanpa menimbulkan risiko kebocoran informasi. Koordinasi lanjutan juga akan terus dijalankan bersama Kementerian Keuangan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas.

Program penjaminan ini dipersiapkan secara matang untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional. Seluruh rangkaian persiapan terus dikejar agar target implementasi pada awal tahun 2028 dapat tercapai dengan baik. Langkah kolaboratif ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah bersama otoritas terkait dalam memberikan perlindungan optimal bagi pemegang polis di Indonesia. Edukasi kepada industri serta masyarakat juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan jangka panjang tersebut.

#PenjaminanPolis #OJKdanLPS #SektorKeuangan

Sumber: Republika Ekonomi

Foto: OJK

Artikel Terkait