Jakarta - Ratusan sekolah swasta yang tergolong sebagai institusi pendidikan elit menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksakan program ini kepada sekolah-sekolah yang menolak.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari proses penataan ulang atau refocusing terhadap penerima manfaat MBG. Penataan ini bertujuan agar program gizi yang dijalankan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran. "Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ujarnya dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (7/8/2026).
Komunikasi dengan Sekolah dan Orang Tua
Sudaryono juga menjelaskan bahwa BGN telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid untuk memahami kebutuhan mereka terkait program MBG. Hasil dari komunikasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ratusan sekolah swasta yang merasa tidak memerlukan MBG, di mana sebagian besar dari sekolah-sekolah ini memiliki biaya pendidikan yang cukup tinggi.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," tambahnya.
Pemberian MBG yang Tidak Dipaksakan
Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah-sekolah yang telah menyatakan tidak membutuhkan program tersebut. Menurutnya, program MBG seharusnya diberikan kepada kelompok yang memang berhak dan memerlukan intervensi gizi dari pemerintah. "Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," jelasnya.
Namun, Sudaryono belum memberikan rincian jumlah pasti sekolah atau penerima manfaat yang akan terpengaruh oleh penataan ulang ini. Dia menyebutkan bahwa data penerima masih terus berkembang seiring dengan proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan oleh BGN. "Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing. Penataan ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan dan juga untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Dalam simulasi awal, BGN mengevaluasi kelompok siswa sekolah menengah atas (SMA), terutama mereka yang berasal dari keluarga mampu. Pemerintah menegaskan bahwa penataan ulang ini tidak bertujuan untuk mengurangi layanan gizi, melainkan untuk memastikan bahwa program MBG lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.
