Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memberikan izin untuk penggunaan solar yang lebih murah, yang biasanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, guna menurunkan harga bahan bakar yang mencapai rekor tertinggi. Pada malam hari waktu setempat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan sopir truk dan petani untuk menggunakan solar bersubsidi yang sebelumnya dibebaskan dari pajak bahan bakar jalan raya.
Menurut informasi dari Gedung Putih, sopir truk dapat menghemat lebih dari US$ 100 atau sekitar Rp 1,7 juta untuk setiap pengisian penuh, berdasarkan kurs dolar AS terhadap rupiah yang berada di angka 17.880. Selain itu, Trump juga menunda penerapan pajak bahan bakar tersebut hingga akhir tahun 2026. Solar yang bebas pajak ini umumnya digunakan untuk peralatan pertanian, mesin konstruksi, truk, dan kendaraan lain yang tidak beroperasi di jalan raya, sehingga tidak dikenakan pajak sebesar 24,4 sen atau sekitar Rp 4.292 per galon yang biasanya berlaku untuk transportasi di jalan raya.
Implikasi Hukum dan Kebijakan
Meskipun penggunaan solar berwarna ini pada kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebenarnya melanggar hukum dan dapat berakibat pada denda karena penghindaran pajak, beberapa negara bagian telah melonggarkan aturan terkait solar bebas pajak ini untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan bakar. Pada bulan September, harga rata-rata nasional solar di AS mencapai US$ 6 atau sekitar Rp 107.460 per galon, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah.
Bob McNally, Presiden Rapidan Energy, menjelaskan bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh gangguan pasokan bahan bakar akibat konflik di Ukraina dan Iran, yang berdampak pada biaya transportasi di seluruh negeri. Saat ini, masyarakat Amerika Serikat mengeluarkan sekitar US$ 700 juta atau Rp 12,5 triliun lebih banyak setiap hari untuk membeli bensin dan solar dibandingkan dengan tahun lalu.
Strategi Pemerintahan untuk Mengatasi Kenaikan Harga
Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump juga menginstruksikan Menteri Keuangan AS untuk berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan mengenai penundaan penagihan pajak cukai federal atas solar yang digunakan di jalan raya. Penundaan ini akan berlaku hingga akhir 2026 tanpa dikenakan bunga atau denda. Kementerian Keuangan juga diminta untuk mengeksplorasi berbagai alternatif untuk menghapus kewajiban pajak yang ditunda secara penuh.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintahan Trump untuk meredakan dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap keluarga-keluarga di AS. Pemerintahan Trump menyatakan bahwa ketatnya pasokan global akibat perang di Ukraina dan kapasitas kilang yang terbatas telah berkontribusi pada lonjakan harga solar, yang juga membebani anggaran rumah tangga di negara tersebut.
Negara-negara Group of Seven (G7) telah sepakat untuk melepaskan 100 juta barel cadangan solar dan minyak mentah. Kesepakatan ini muncul setelah adanya tekanan dari Trump, yang sebelumnya pernah mengusulkan larangan ekspor bahan bakar dari AS ke luar negeri.
