Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melaporkan bahwa realisasi anggaran yang tercatat hingga 1 November 2026 mencapai Rp 8,617 triliun, yang setara dengan 68,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp 12,527 triliun. Kementerian ini menargetkan penyerapan anggaran dapat mencapai 97,37% pada akhir bulan Desember 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa realisasi anggaran tanpa tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan (APBT) mencapai Rp 8,2 triliun, atau 80,33% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 10,3 triliun. "Jadi kita sesuai dengan target sekitar 80% untuk non-APBT,” ungkap Didyk di Kantor Kementerian PKP pada Selasa, 3 November 2026.
Rincian Realisasi Program
Berdasarkan program yang ada, realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mencapai 82,24%. Sedangkan untuk pembangunan rumah susun (rusun), realisasinya tercatat sebesar 75,38%. Program rumah susun khusus menunjukkan angka realisasi sebesar 31%, sementara program lainnya berkisar antara 15% hingga 37%. Realisasi pengawasan program juga mencapai sekitar 72%.
Didyk menjelaskan bahwa Kementerian PKP telah menyusun proyeksi penyerapan anggaran secara mingguan hingga akhir November untuk mempercepat penyelesaian program. "Kita sudah membuat prognosa mingguan karena kita sudah masuk ke akhir tahun,” kata Didyk. Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 94,6% pada 1 Desember 2026, dan meningkat menjadi 97,37% pada 31 Desember 2026.
Kolaborasi untuk Percepatan Program Perumahan
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian PKP telah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan 3 juta rumah. Anggota satgas tidak hanya berasal dari kedua instansi tersebut, tetapi juga melibatkan BP Tapera dan para pengembang melalui asosiasi yang akan berpartisipasi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa satgas ini bertugas untuk menangani isu-isu keuangan dalam sektor perumahan agar tidak menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. "Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan,” jelasnya di Gedung Radius Prawiro, OJK, pada Senin, 13 April 2026.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, juga menambahkan bahwa akan ada beberapa koordinator dari satgas yang ditempatkan di berbagai daerah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan masyarakat dapat merasakan solusi dari permasalahan yang dihadapi tanpa harus menunggu banyak pertemuan. "Jadi enggak usah dikit-dikit ketemu, ada tim yang memang menyelenggarakan suatu pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa dalam satgas ini, pihaknya akan menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan catatan SLIK. Hal ini penting agar setiap individu yang mengajukan KPR dan terkendala oleh SLIK dapat ditangani dengan baik. "Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi,” tuturnya.
Friderica juga menambahkan bahwa akan ada Kepala Eksekutif Pelindungan Konsumen (PEPK) yang akan terlibat dalam menyelesaikan masalah terkait catatan SLIK dan isu-isu lainnya yang mungkin menghambat proses pengajuan KPR.
