Di Jakarta, penggunaan pipa polyvinyl chloride (PVC) atau paralon oleh pedagang kue putu dalam proses pembuatan kue ini menjadi perhatian serius. Prof Eko Hari Purnomo dari Fakultas Teknik dan Teknologi IPB University mengungkapkan bahwa praktik ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perpindahan komponen plastik beracun ke dalam makanan.
Menurut Prof Eko, pipa paralon sebenarnya dirancang untuk mengalirkan bahan pada suhu dingin, khususnya jenis unplasticized PVC yang hanya aman digunakan pada suhu di bawah 50 derajat Celsius. Hal ini menunjukkan bahwa pipa tersebut tidak cocok untuk digunakan pada suhu tinggi yang diperlukan dalam proses pengukusan kue putu.
Risiko Migrasi Zat Berbahaya
Proses pengukusan kue putu memanfaatkan uap air dengan suhu mencapai 100 derajat Celsius, yang diperlukan untuk gelatinisasi pati beras yang merupakan bahan utama, yang terjadi pada suhu sekitar 80 derajat Celsius. Prof Eko menjelaskan, "Suhu ini dapat mengakibatkan migrasi/perpindahan komponen plastik dari pipa paralon ke dalam kue putu. Pipa paralon umumnya dibuat dari plastik PVC terutama jenis unplasticized PVC yang hanya bisa digunakan pada suhu di bawah 50 derajat Celsius."
Kondisi suhu yang tinggi ini dapat menyebabkan migrasi zat tambahan seperti stabiliser yang mengandung timbal (Pb), yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, termasuk gangguan pada ginjal. Selain itu, ada kemungkinan migrasi monomer pembentuk PVC yang bersifat karsinogenik, yang dapat meningkatkan risiko kanker.
Alternatif yang Lebih Aman
Prof Eko menyarankan agar para pedagang mempertimbangkan penggunaan alat cetak dan kukus tradisional yang terbuat dari bambu sebagai alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, dengan catatan proses pencucian dilakukan dengan baik. "Kalaupun menggunakan cetakan plastik, harus dipilih jenis yang aman untuk pangan pada suhu tinggi," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan. "Masalah keamanan pangan adalah tanggung jawab pemerintah, produsen, dan konsumen. Terkait keamanan pangan, maka otoritas keamanan pangan (BPOM), pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dapat mengambil peran aktif untuk mengedukasi masyarakat," tutupnya.
