Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan selesai dalam waktu sepekan.
Kepala BGN, Sudaryono, menekankan bahwa percepatan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis data, agar intervensi gizi dapat tepat sasaran dan menjangkau daerah yang paling membutuhkan. Wilayah prioritas termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Nias. "Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan," ujarnya pada Kamis (6/8/2026).
Target Penyelesaian yang Dipangkas
Pembangunan SPPG di kawasan 3T dipercepat karena daerah-daerah tersebut masih menghadapi masalah prevalensi stunting yang tinggi. BGN bahkan memangkas waktu penyelesaian SPPG dari satu bulan menjadi hanya satu minggu. Langkah cepat ini diambil berdasarkan pemetaan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap," jelas Sudaryono.
Identifikasi Dapur Gizi
Melalui pemetaan berbasis bukti yang objektif, BGN berhasil mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur gizi yang siap beroperasi di wilayah yang berisiko tinggi terhadap stunting. "Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," tambahnya.
Di sisi lain, Mas Dar mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan bantuan untuk mempercepat pengajuan pembukaan SPPG. Ia menegaskan bahwa seluruh proses akan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan melalui sistem resmi. "Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi," tegasnya.
