Defisit APBN Indonesia pada 31 Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun, yang setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pendapatan negara tercatat sebesar Rp 574,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 815 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Purbaya menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10,5 persen. Penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp 462,7 triliun atau 17,2 persen dari APBN, dengan pertumbuhan 14,2 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak terdiri dari Rp 394,8 triliun yang tumbuh 20,7 persen, sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun, mengalami penurunan 12,6 persen.
Purbaya menambahkan bahwa kinerja penerimaan dari sektor pajak dan kepabeanan menunjukkan perbaikan, dan Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendorong optimalisasi dari kedua sumber pendapatan tersebut. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari APBN, meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, realisasi hingga akhir Maret 2026 mencapai 21,2 persen dari APBN, dengan pertumbuhan 31,4 persen. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 47,7 persen. Rincian belanja menunjukkan bahwa belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 281,2 triliun dengan pertumbuhan 43,3 persen, sementara belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 329,1 triliun, tumbuh 51,5 persen.
Transfer ke daerah juga tercatat sebesar Rp 204,8 triliun atau 29,5 persen dari APBN, meskipun mengalami penurunan tipis sebesar 1,1 persen. Dengan perkembangan ini, keseimbangan primer menunjukkan defisit sebesar Rp 95,8 triliun. Pemerintah sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen guna mempertahankan stabilitas fiskal nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 40 persen. Dalam rapat kerja pemerintah, Airlangga mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang mengizinkan batas rasio utang hingga 60 persen, pemerintah akan menjaga defisit APBN di level 3 persen hingga akhir tahun.
Pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi nasional yang stabil. Airlangga mencatat bahwa indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, dan neraca pembayaran menunjukkan tren positif. Dengan pencapaian ini, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
Pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan pertumbuhan ekonomi tetap baik di kuartal pertama tahun ini.
