Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Proses HMP DPR Otomatis Tutup Buku

Proses politik Hak Menyatakan Pendapat atau HMP di DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dipastikan berhenti usai yang bersangkutan resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis, 12 November 2026. Peristiwa penting ini sekaligus menutup buku rangkaian proses politik di parlemen yang sebelumnya sempat bergulir secara dinamis. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, dinamika ketatanegaraan tersebut kini bergeser pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sebelum pengunduran diri tersebut disampaikan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sempat resmi mengusulkan HMP agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Dalam pemaparan sebelumnya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober menjadi salah satu dasar krusial yang dipersoalkan oleh para pengusul hak menyatakan pendapat di kompleks parlemen tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PKB sekaligus pengusul hak menyampaikan pendapat, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa proses HMP kini tak lagi memiliki objek hukum usai Gibran mundur. Menurut keterangannya di kompleks parlemen, rangkaian HMP dipastikan tidak berlanjut karena situasinya sudah tidak relevan dan tidak ada lagi objek yang perlu diselesaikan. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa manuver politik di parlemen langsung mengalami penghentian total setelah surat pengunduran diri resmi diterima lembaga negara.

Kini, perhatian beralih kepada MPR yang memiliki waktu 60 hari untuk menggelar sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran. Selama batas waktu tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 14 hari harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden ke MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan bahwa batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama tersebut dihitung sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden.

Ketentuan mengenai mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden sendiri telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3. Berdasarkan regulasi tersebut, presiden memiliki waktu dua pekan untuk menyerahkan dua nama kandidat pengganti sejak diterimanya surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden dari pimpinan MPR.

Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden tersebut, MPR dijadwalkan membentuk panitia khusus guna memeriksa berkas syarat pencalonan para kandidat. Berdasarkan Pasal 46 ayat 1 UU MD3, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Seluruh anggota MPR yang terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD nantinya akan dilibatkan langsung dalam proses pemilihan ini.

Tahap akhir dari mekanisme konstitusional ini melibatkan pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan oleh presiden. Calon wakil presiden yang berhasil memperoleh suara terbanyak nantinya akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih melalui Ketetapan MPR. Sidang paripurna khusus juga disiapkan oleh majelis permusyawaratan untuk pelaksanaan pelantikan resmi.

Merujuk pada Pasal 47 ayat 1 UU MD3, MPR melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna melalui pengucapan sumpah menurut agama atau janji dengan bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna. Seluruh rangkaian transisi kepemimpinan ini berjalan mengikuti koridor hukum tata negara yang ketat. Berbagai pihak kini memantau jalannya penyerahan dua nama calon dari presiden untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar.

#GibranMundur #SidangParipurna #KabarPolitik

Sumber: CNN nasional

Foto: CNN nasional