Kasus Penyadapan Prabowo, Rumah Mantan Kapolri Listyo Sigit Digeledah Bareskrim

Penyidik Bareskrim Polri dikabarkan telah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta. Tindakan hukum tersebut berkaitan erat dengan pengusutan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini menyita perhatian publik luas setelah diungkapkan secara resmi oleh pimpinan tinggi kepolisian dalam agenda sidang di parlemen. Berbagai perkembangan baru terus digali oleh aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian tersebut.

Keterangan resmi mengenai penggeledahan itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Rapat penting tersebut diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 yang membahas penanganan kasus ini. Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa proses penggeledahan rumah kediaman dilakukan beberapa hari sebelum rapat digelar. Langkah hukum ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik Bareskrim Polri.

Pelaksanaan penggeledahan kediaman Jenderal LSP dilakukan oleh penyidik pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 yang lalu. Tindakan tersebut diambil setelah penyidik kepolisian melaksanakan gelar perkara bersama dengan pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan pernyataan Kapolri, gelar perkara bersama ini menjadi landasan penting dalam mengusut tuntas perkara penyadapan. Sinergi antarlembaga penegak hukum terus diperkuat untuk menangani kasus yang melibatkan petinggi negara tersebut secara transparan.

Sebelum penggeledahan rumah dilaksanakan, penyidik telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap eks Kepala Staf Presiden tersebut. Penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 4 November 2026. Saat ini, yang bersangkutan ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Penahanan ini dilakukan agar penyidik dapat menggali keterangan lebih mendalam terkait peran para pihak terlibat.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik Bareskrim Polri juga telah mengamankan sejumlah barang bukti penting dari berbagai lokasi. Barang bukti yang disita meliputi lima belas unit telepon genggam, tujuh buah flashdisk, dua unit iPad, dan empat unit komputer. Selain itu, petugas turut menyita satu unit modem serta berbagai dokumen penting beserta log data penyadapan ilegal. Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan di kantor kepolisian guna kepentingan pembuktian di muka persidangan.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini. Para tersangka tersebut mencakup eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution serta eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Satu tersangka lagi adalah eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi yang juga turut diseret dalam perkara hukum ini.

Sebagian besar dari para tersangka yang telah ditetapkan saat ini sudah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Kecuali Irjen Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya telah mendekam di tahanan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 258 KUHP serta Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2. Mereka juga diancam dengan ketentuan dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Temuan awal dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa aksi penyadapan ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto saja. Daftar korban penyadapan yang dilakukan oleh Listyo dan anak buahnya ternyata juga mencakup kalangan menteri dan tokoh politik. Selain itu, para pengusaha, sejumlah awak media, hingga tokoh masyarakat turut menjadi korban dalam tindakan ilegal tersebut. Fakta ini memperluas cakupan investigasi yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku.

Sementara itu, pihak Istana memberikan tanggapan tegas melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait peristiwa tersebut. Pemerintah mengategorikan tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan para perwira tinggi ini sebagai bentuk makar. Penilaian dari pihak Istana ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman dari tindakan spionase atau penyadapan terhadap kepala negara. Proses hukum lanjutan masih terus berjalan di bawah pengawasan ketat lembaga penegak hukum nasional.

#KasusPenyadapan #BareskrimPolri #ListyoSigit

Sumber: CNN Indonesia - Terbaru

Foto: CNN Indonesia - Terbaru