Oxfam melaporkan bahwa miliarder di sektor energi mengalami peningkatan kekayaan yang signifikan, mencapai US$ 23,5 miliar, di tengah berlangsungnya perang di Timur Tengah. Fenomena ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga energi dan pangan yang dialami oleh masyarakat. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 41 miliarder energi dari negara-negara G7 mendapatkan tambahan kekayaan selama periode konflik.
Penyebab Kenaikan Harga Energi
Dalam laporan berjudul "Ending Impunity and Inequality," yang dikutip dari trtworld, Oxfam menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan rudal, serangan udara, penutupan Selat Hormuz, serta kerusakan infrastruktur energi di kawasan tersebut. Akibatnya, banyak rumah tangga di berbagai negara terpaksa menanggung beban kenaikan harga bahan bakar dan pangan, sementara keuntungan besar mengalir ke perusahaan dan individu yang diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas.
Oxfam menegaskan bahwa situasi ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, total kekayaan miliarder di seluruh dunia meningkat hampir US$ 10 triliun, atau naik 94% secara riil. Dalam periode yang sama, jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan juga meningkat hingga 84%.
Dampak Perang Terhadap Ekonomi Global
Laporan tersebut juga menyoroti serangkaian krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi COVID-19, krisis utang akibat kenaikan suku bunga, perang Rusia-Ukraina, serta konflik yang melibatkan Israel di Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Oxfam mencatat bahwa konflik terbaru ini semakin memperburuk kondisi di kawasan Teluk dan mengganggu distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi sekitar 20% pasokan minyak global. Gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz dilaporkan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar minyak global, dengan penurunan pasokan mencapai lebih dari 10 juta barel per hari pada Maret 2026.
Saat harga minyak mentah Brent melonjak dari sekitar US$ 70 per barel sebelum perang menjadi lebih dari US$ 100, bahkan sempat mencapai US$ 118 per barel, Oxfam mencatat bahwa 41 miliarder energi dari negara-negara G7 menambah kekayaan kolektif mereka sebesar US$ 23,5 miliar antara 1 Maret hingga 18 Mei 2026. Nilai ini setara dengan sekitar US$ 301 juta per hari.
Di sisi lain, enam perusahaan minyak besar, seperti ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, BP, dan Eni, diperkirakan akan mencatatkan laba hingga US$ 152 miliar sepanjang tahun 2026, angka ini sekitar 80% lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelum konflik. Oxfam juga mencatat bahwa keuntungan perusahaan pupuk diperkirakan meningkat 23% dibandingkan proyeksi sebelumnya, yang turut mendorong kenaikan biaya produksi pertanian dan harga pangan di berbagai negara.
Oxfam memperingatkan bahwa dampak perang jauh lebih besar daripada sekadar kenaikan harga energi. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan lebih dari 32,5 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan hingga akhir tahun 2026 akibat dampak konflik ini. Selain itu, sekitar 45 juta orang diproyeksikan akan mengalami kelaparan ekstrem, di luar sekitar 720 juta penduduk dunia yang saat ini sudah menghadapi krisis pangan.
Laporan tersebut juga menyoroti kesenjangan anggaran antara negara-negara G7. Pada tahun 2025, total anggaran militer ketujuh negara itu mencapai sekitar US$ 1,37 triliun, sedangkan anggaran bantuan kemanusiaan hanya mencapai US$ 10,3 miliar, atau sekitar 0,75% dari total belanja pertahanan. Oxfam menekankan bahwa kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap biaya transportasi, yang pada gilirannya memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, obat-obatan, pakaian, hingga bahan bangunan.
Organisasi ini menilai bahwa biaya yang ditanggung masyarakat akibat perang pada akhirnya mengalir ke pasar komoditas dan meningkatkan keuntungan bagi kelompok yang sudah berada di puncak piramida kekayaan. Oxfam menyimpulkan bahwa perang tidak hanya menyebabkan korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memperlebar ketimpangan ekonomi global. Mereka mempertanyakan apakah kondisi ini merupakan konsekuensi dari struktur sistem ekonomi dan politik global yang membuat beban krisis ditanggung oleh masyarakat luas, sementara manfaat finansial lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak.
