Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengambil alih 60% saham proyek Kereta Cepat dari Danantara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola proyek transportasi yang penting bagi konektivitas nasional.
Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa target penyelesaian pengalihan saham ini ditetapkan pada bulan September mendatang. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
Strategi Pengelolaan Proyek
Purbaya menjelaskan bahwa pengalihan saham ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek Kereta Cepat. Dengan pengelolaan yang lebih terfokus, diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Komitmen Terhadap Anggaran Negara
Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan pentingnya menjaga agar pengelolaan proyek tidak membebani keuangan negara. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah dalam mengelola proyek infrastruktur yang vital bagi perkembangan ekonomi nasional.