Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) sedang mempersiapkan regulasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan tarif jalan tol di wilayah Jabodetabek. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas serta mengoptimalkan penggunaan jaringan tol yang ada. Pemerintah berencana menyelesaikan rancangan peraturan menteri terkait dalam waktu dekat agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Sony Sulaksono Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan dasar hukum untuk menyatukan pengelolaan perjalanan antar ruas tol yang saling terhubung. "Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan,” ungkap Sony di Jakarta pada Kamis (29/10/2026).
Tujuan Integrasi Tarif Tol
Menurut Sony, integrasi tarif ini bertujuan untuk mendistribusikan kendaraan secara lebih merata serta meningkatkan penggunaan ruas tol yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah juga telah mengarahkan pembangunan jalan tol sebagai bagian dari satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020–2040. Salah satu koridor penting yang menjadi fokus adalah Tol Cibitung–Cilincing, Tol Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok. Integrasi ketiga ruas tol ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Perhatian Terhadap Keterlambatan dan Disparitas Tarif
Sony juga mengakui adanya perbedaan urutan pembangunan, keterlambatan ruas pendukung, serta disparitas tarif yang menyebabkan beberapa ruas mengalami kepadatan, sementara jalur alternatif belum dimanfaatkan secara maksimal. "Ruas-ruas yang saling terhubung perlu saling mendukung sebagai satu jaringan,” tambahnya.
Survei daring yang dilakukan oleh FKBI menunjukkan bahwa 74,1% responden mendukung integrasi tarif tol di Jabodetabek. Namun, para pelaku logistik mengingatkan agar skema tarif yang diterapkan tetap mempertimbangkan biaya operasional angkutan barang, sehingga integrasi tidak menambah beban bagi usaha mereka. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, menjelaskan bahwa biaya tol pada jalur yang ada saat ini menyerap sekitar 7–14% dari total biaya yang dikeluarkan pengemudi. Dalam skenario penggunaan ruas tol untuk angkutan logistik, porsi ini diperkirakan bisa mencapai 28–40%. “Konektivitas fisik harus didukung oleh tarif yang memungkinkan pengemudi memenuhi kebutuhan operasionalnya,” jelas Sugi.
FKBI menilai dukungan publik yang tinggi ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam mempercepat penyelesaian regulasi integrasi tarif tol. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa skema tarif yang diterapkan memperhitungkan kemampuan pengguna, kebutuhan operasional logistik, serta kesiapan jaringan agar integrasi ini memberikan manfaat nyata bagi mobilitas dan distribusi barang.
