Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, sedang mempersiapkan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) atau yang dikenal dengan istilah Government Technology (GovTech). Luhut meyakini bahwa portal digital ini akan mampu mengatasi kebocoran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun.
Menurut Luhut, portal digital yang dikembangkan oleh pemerintah tidak hanya akan berfungsi untuk mengelola penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital, tetapi juga akan memperkuat pengelolaan komoditas strategis seperti mineral kritis. "Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," ungkapnya di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).
Digitalisasi Perlindungan Sosial
Inisiatif sistem pemerintahan berbasis AI ini diawali dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos), yang merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk komoditas batu bara dan nikel. "Jadi kita coba dengan Simbara ini, batu bara dan nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien. Sehingga kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi," tegas Luhut.
Portal tersebut juga telah terintegrasi dengan sistem yang dikembangkan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), yang akan mengatur ekspor beberapa komoditas strategis melalui satu pintu. "Sudah (terintegrasi), ini yang bangun mereka juga sih," tambahnya.
Pelaksanaan Bansos Digital
Sebagai langkah persiapan, Luhut mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk memantau proyek percontohan pelaksanaan bansos digital yang dijadwalkan pada Juli 2026. Digitalisasi perlindungan sosial ini direncanakan akan diperluas secara nasional pada Oktober 2026. Luhut melaporkan bahwa 42 kabupaten/kota telah melaksanakan proyek percontohan, termasuk Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ia merasa telah memahami masalah yang ada dalam penyaluran bantuan sosial berbasis AI di pemerintahan.
"Saya pikir ini nanti adalah satu success story atau legacy dari Presiden Prabowo kalau ini semua jadi. Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah Surabaya, Banyuwangi dengan Bali mana yang beliau pilih (untuk dipantau)," ujarnya.
Untuk 42 kabupaten yang telah menjalani proyek percontohan, Luhut memprediksi bahwa mereka akan menyelesaikan proses pendaftaran pada akhir Juli 2026. Dengan demikian, Prabowo dapat meluncurkan program bansos digital secara nasional di 541 kabupaten pada bulan Oktober. "Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," kata Luhut.
"Kita akan coba mulai bertahap. Nanti Menteri Sosial akan melakukan, kita akan lihat data kita siap mungkin akhir Juli. Jadi secara bertahap, kita akan terus pemutakhiran data," tegasnya.
Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi, termasuk melalui digital single identity (ID). Ia menjelaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan sistem digitalisasi berbasis AI, dengan Digital Single ID yang diharapkan dapat diterapkan pada akhir 2026.
"Kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID, mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang akan mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," jelas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
Dia menambahkan bahwa ia telah menghitung potensi penghematan anggaran yang bisa didapat melalui penerapan digitalisasi pada bansos dan subsidi, meskipun belum mengungkapkan angka pastinya. Melalui penggunaan digitalisasi berbasis AI, subsidi diharapkan tidak lagi diberikan kepada barang, melainkan langsung kepada penerima.
"Saya melihat nanti, subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada yang penerima. Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," tuturnya.
