Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan kementerian terkait untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah tidak akan membebani arus kas pemerintah atau menyebabkan defisit pada APBN.
Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah
“Nah, ini yang akan kita replikasi ke 441 sisanya, ya, dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN kita,” jelasnya lebih lanjut.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan rumah sakit tersebut agar standar layanan di seluruh kabupaten/kota dapat disamakan. Kementerian Kesehatan telah melakukan penghematan sebesar Rp 10,25 triliun atau sekitar 52 persen dari anggaran alat kesehatan untuk tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Pembelian Alat Kesehatan yang Efisien
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sentralisasi dalam pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman dari Bank Dunia. Salah satu contohnya adalah alat cath lab atau laboratorium kateterisasi. “Jadi, dari harga estimasi cath lab yang Rp 19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp 9 triliun,” tuturnya.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.
