Hari ini, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para petinggi bank-bank Himbara di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari Presiden untuk menahan suku bunga kredit menyusul kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Perbankan
Rosan menjelaskan bahwa fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas perbankan agar penyaluran kredit tetap dapat tumbuh meskipun terjadi perubahan pada suku bunga. “Memang BI Rate naik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana perbankan terus meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya,” ujarnya di Istana Negara.
Ia juga menambahkan bahwa kinerja industri perbankan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Selama periode 2025 hingga 2026, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan mencapai rata-rata 15%, sementara dana pihak ketiga (DPK) juga tetap tumbuh dengan angka dua digit.
Kualitas Aset Perbankan yang Terjaga
Rosan menekankan bahwa kualitas aset perbankan masih terjaga dengan baik. Ia menyebutkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bank-bank Himbara berada pada kisaran 0,9% hingga 1,8%. “Hal-hal seperti ini yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan efisiensinya. Dengan begitu, meskipun ada kenaikan suku bunga, penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha, terutama UMKM, tetap bisa terjaga pada level yang baik,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai apakah Presiden meminta perbankan untuk menahan suku bunga kredit, Rosan dengan tegas membantahnya. “Tidak ada. Tidak ada arahan seperti itu,” katanya. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus pemerintah adalah memastikan sektor perbankan tetap dalam kondisi sehat, efisien, dan mampu menjaga aliran kredit untuk pelaku usaha serta masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan moneter yang berlangsung.
