Bank Dunia memberikan peringatan bahwa tekanan pada kondisi fiskal Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) yang dirilis pada Juni 2026, lembaga ini menilai bahwa ruang fiskal pemerintah menghadapi berbagai tantangan akibat tingginya kebutuhan belanja, beban subsidi, dan rendahnya penerimaan negara.
Proyeksi menunjukkan bahwa defisit fiskal Indonesia akan tetap berada di kisaran 2,7 hingga 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga tahun 2028. Di sisi lain, rasio utang pemerintah diperkirakan akan terus meningkat dari 40,6 persen PDB pada tahun 2026 menjadi 41,2 persen pada tahun 2028.
Faktor Eksternal yang Memperburuk Tekanan Fiskal
Kondisi eksternal yang belum sepenuhnya kondusif turut memperburuk tekanan fiskal. Konflik geopolitik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menambah beban anggaran negara. Bank Dunia mencatat bahwa kenaikan harga minyak tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi dari pemerintah. Upaya untuk menahan kenaikan harga energi guna melindungi daya beli masyarakat dapat semakin mempersempit ruang fiskal yang tersedia.
"Upaya untuk menekan kenaikan harga akan melindungi daya beli rumah tangga saat ini, tetapi juga akan membatasi kapasitas fiskal untuk belanja prioritas di masa mendatang," ungkap Bank Dunia dalam laporannya.
Pentingnya Reformasi Perpajakan dan Pengelolaan Belanja
Rasio pajak Indonesia yang masih rendah menjadi perhatian utama. Pada tahun 2025, rasio penerimaan pajak tercatat hanya 9,3 persen dari PDB, jauh di bawah yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi perpajakan serta peningkatan kualitas belanja negara dianggap sebagai agenda penting untuk menjaga kesehatan fiskal dalam jangka menengah.
Bank Dunia menekankan perlunya penataan ulang komposisi belanja agar lebih produktif. Investasi publik memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja rutin. Setiap investasi pemerintah senilai US$ 1 diperkirakan dapat menghasilkan aktivitas ekonomi hingga US$ 1,4 dalam dua tahun ke depan. Sebaliknya, belanja konsumsi rutin tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, lembaga ini mendorong pemerintah untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya fiskal ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan investasi publik yang dapat mendorong aktivitas sektor swasta. "Pemulihan ruang fiskal dan peningkatan kualitas belanja negara akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan," tulis Bank Dunia.
Laporan tersebut juga menyoroti perlunya perbaikan dalam manajemen investasi publik agar proyek-proyek pemerintah lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Peningkatan kualitas belanja akan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan berada di kisaran 5,0 persen pada tahun 2026 dan 5,2 persen pada tahun 2027-2028.
Salah satu rekomendasi utama dari Bank Dunia adalah reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Lembaga ini menilai bahwa lonjakan harga minyak global menunjukkan besarnya beban fiskal akibat kebijakan subsidi energi, di mana distribusi manfaat subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Sekitar 20 persen rumah tangga terkaya justru menikmati hampir separuh dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah.
Bank Dunia mengusulkan penyesuaian harga BBM secara bertahap, disertai dengan bantuan langsung tunai untuk kelompok masyarakat rentan. Penghematan dari subsidi tersebut dapat dialokasikan untuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan program peningkatan produktivitas ekonomi. Reformasi subsidi BBM diperkirakan dapat menghasilkan penghematan fiskal hingga 2,1 persen PDB setelah diterapkan secara penuh.
Meski demikian, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komunikasi publik yang efektif, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta transparansi pemerintah dalam mengelola penghematan anggaran. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, penguatan fondasi fiskal menjadi kunci agar Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung target pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
