Jakarta - Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menginformasikan bahwa pihaknya sedang melaksanakan efisiensi anggaran melalui strategi penataan ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, Kamis (18/6/2026), BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari program tersebut.
Kebijakan ini akan mengalihkan alokasi anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk 39.352 siswa di sekolah-sekolah tersebut. Agustina menjelaskan, keputusan ini diambil setelah melakukan pendataan berdasarkan kriteria ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah yang dicoret dari daftar penerima dianggap sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sendiri.
Alokasi Anggaran untuk Anak yang Membutuhkan
“Sekolah-sekolah yang kami sebutkan kami anggap berdasarkan kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ungkap Sari dalam konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama.
Anggaran yang berhasil dihemat dari sekolah-sekolah yang mandiri ini akan dialokasikan kembali untuk mendanai program MBG bagi anak-anak yang lebih membutuhkan intervensi dalam pemenuhan gizi dari pemerintah. Selain melakukan penataan pada sekolah-sekolah yang sudah mandiri, Badan Gizi Nasional juga menerapkan langkah efisiensi yang signifikan pada sektor operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemangkasan Insentif SPPG
Sari menjelaskan bahwa saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi. Dengan melakukan pemangkasan insentif selama 18 hari kerja pada puluhan ribu satuan pelayanan tersebut, pemerintah mengklaim berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah yang cukup besar. “Kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta rupiah,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang paling membutuhkan dapat lebih terfokus dan efektif.
