🔴 Breaking
Ekonomi

--- Ancaman PHK Terhadap 55 Ribu Buruh di Bekasi Akibat Harga Gas Tinggi ---

--- Presiden KSPSI mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu buruh di Bekasi disebabkan oleh tingginya harga gas industri. ---

Maya Soraya Larasati

Penulis

23 June 2026
9 kali dibaca
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dalam Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)
---TITLEEXCERPT--- Presiden KSPSI mengungkapkan potensi pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu buruh di Bekasi disebabkan oleh tingginya harga gas industri. ---CONTENT---

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa dalam waktu sepuluh hari ke depan, sebanyak 55 ribu pekerja di Bekasi, Jawa Barat, terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah harga gas industri yang dianggap terlalu tinggi.

Andi Gani melaporkan situasi ini langsung kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan menyampaikan kekhawatirannya mengenai penutupan dua pabrik besar produsen keramik yang berdampak pada ribuan pekerjanya. "Bang Dasco yang saya hormati, sekarang kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup, itu Granito, sebentar lagi menyusul Millenium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali," ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Pemutusan Hubungan Kerja yang Mungkin Terjadi

Andi Gani menegaskan bahwa PHK bisa terjadi dalam waktu dekat jika tidak ada kebijakan mengenai penurunan harga gas untuk industri keramik. "Dapat dipastikan, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua, karena gas industri. Saya sudah ketemu Menteri ESDM, Bung Iqbal, janjinya awal minggu ini harus ada keputusan," tuturnya.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa harga gas industri saat ini mencapai US$ 23 per MMBTU, sementara industri tidak mendapatkan alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih murah, yaitu US$ 6 per MMBTU. "Ini menjadi kemirisan buat kita semua, karena itu saya minta Bang Dasco untuk mencari jalan cepat keluar dari masalah gas industri," tambahnya.

Permintaan Solusi dari Pemerintah

Andi Gani berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, mengingat Indonesia adalah penghasil LNG terbesar di dunia, namun saat ini justru mengalami kekurangan gas di dalam negeri. "Sekali lagi Bang Dasco, saya berkata, kekhawatirannya sangat luar biasa. Jika kita tidak serius dalam waktu 2-3 hari ke depan, dapat dipastikan 55 ribu buruh akan di PHK," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) juga mendorong adanya pembahasan antara pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha mengenai pasokan serta harga gas bumi untuk mendukung daya saing industri keramik nasional. Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, menekankan bahwa gas bumi merupakan faktor utama dalam keberlangsungan industri keramik dan berharap pemerintah dapat menemukan solusi terkait masalah ini.

Edy juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-negara pesaing. Misalnya, Thailand yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar US$ 9 per MMBTU kini mengalami kenaikan menjadi sekitar US$ 12 per MMBTU. Di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran US$ 9,4 per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar US$ 10-11 per MMBTU.

Namun, kondisi di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, di mana industri keramik hanya mendapatkan sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus US$ 7 per MMBTU. Kekhawatiran Edy adalah bahwa tingginya harga gas dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri. "Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik, kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan agar industri dapat bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.

Artikel Terkait