Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani dua perintah eksekutif pada hari Senin, 22 Juni 2026, waktu setempat. Kedua perintah tersebut bertujuan untuk mempercepat penelitian di bidang komputasi kuantum serta meningkatkan sistem keamanan siber dalam menghadapi tantangan era pasca-kuantum. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan teknologi komputasi kuantum yang saat ini masih dalam tahap awal.
Teknologi ini diperkirakan akan memberikan lompatan besar dalam kemampuan komputasi, tetapi juga menghadirkan risiko baru bagi keamanan digital di seluruh dunia. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Gedung Putih, Trump menyatakan, “Investasi dalam kepemimpinan kuantum AS akan kami tingkatkan dari yang sebelumnya. Kami saat ini sangat unggul, dan kami akan terus mempertahankannya.”
Perintah Eksekutif Pertama dan Kedua
Berdasarkan dokumen resmi, perintah eksekutif pertama mengarahkan pengembangan komputer kuantum yang cukup kuat untuk keperluan penelitian ilmiah. Perintah ini juga meminta lembaga federal untuk menyusun rencana pemanfaatan teknologi berbasis kuantum di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah AS diharapkan dapat memperkuat rantai pasok domestik untuk infrastruktur dan material yang mendukung teknologi kuantum, serta meningkatkan perlindungan terhadap potensi ancaman di ekosistem tersebut.
Perintah eksekutif kedua berfokus pada percepatan migrasi ke kriptografi pasca-kuantum, yang merupakan metode enkripsi baru yang dirancang untuk tetap aman dari serangan komputer kuantum. Dalam dokumen perintah eksekutif tersebut, Trump menargetkan bahwa transisi ke teknologi enkripsi kuantum diharapkan dapat selesai pada tahun 2031.
Risiko dan Tantangan Komputasi Kuantum
Komputasi kuantum dianggap berbahaya karena kemampuannya untuk memecahkan algoritma enkripsi yang selama ini digunakan untuk melindungi data sensitif di internet. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan baru untuk menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari komputer kuantum di masa depan. “Komputasi kuantum akan bisa memecahkan kriptografi kunci publik yang selama ini melindungi transaksi finansial, infrastruktur vital, dan sistem digital sehari-hari,” ungkap Direktur Keamanan Siber Nasional AS, Sean Cairncross, dalam kesempatan yang sama.
Sean menambahkan, “Nah, dua Executive Orders di atas bisa berjalan beriringan supaya bisa menangani isu yang muncul dari teknologi komputasi kuantum.” Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan dengan sembilan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi komputasi kuantum. Kesepakatan ini merupakan bagian dari CHIPS Act, undang-undang yang mengatur investasi untuk riset dan manufaktur semikonduktor di dalam negeri, dengan total pendanaan mencapai sekitar 2 miliar dolar AS.
