Jakarta - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menarik perhatian masyarakat. Di tengah berbagai isu seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari insiden keracunan makanan hingga masalah pengelolaan anggaran, kasus ini dianggap sebagai sinyal penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
Prof. Dr. Phil Gabriel Lele, seorang Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik di Fisipol UGM, menyatakan bahwa permasalahan yang menimpa mantan pimpinan BGN bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba. Ia berpendapat bahwa isu ini merupakan hasil dari berbagai kelemahan dalam tata kelola yang telah ada sejak awal pelaksanaan program.
Pola Pengelolaan yang Tertutup
Gabriel menilai bahwa MBG sejak awal dibangun dengan pendekatan pengelolaan yang cenderung sentralistis dan tertutup. "Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya.
Menurutnya, model kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia berisiko mengabaikan perbedaan kondisi di masing-masing daerah. "Kalau pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan dan tingkat penerimaannya berbeda-beda," tambahnya.
Pentingnya Pengawasan dan Akuntabilitas
Gabriel juga menggarisbawahi lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan nasional, ia menekankan perlunya sistem kontrol yang kuat untuk mencegah penyimpangan sejak awal. "Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai," jelasnya.
Ia juga menilai bahwa kontrol publik terhadap pelaksanaan MBG belum berjalan dengan baik. Berbagai kritik mengenai kualitas program, dugaan pemborosan anggaran, hingga kasus keracunan makanan dinilai belum mendapatkan respons yang memadai.
Gabriel mengapresiasi langkah pemerintah yang memproses hukum mantan pimpinan BGN. Namun, ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap individu tidaklah cukup tanpa diikuti perbaikan sistem secara menyeluruh. "Kita mengapresiasi ada langkah untuk mencopot lalu menangkap Ketua BGN dan wakilnya. Harapannya tidak berhenti di situ, tetapi ini menjadi momentum untuk benar-benar membereskan masalah tata kelola yang luar biasa bobrok terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program MBG," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Gabriel mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain kelembagaan MBG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan untuk memberikan ruang evaluasi yang melibatkan para ahli independen dari bidang gizi, tata kelola, dan keuangan.
"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan," pungkasnya.
